BANDUNG LJ – Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menyiapkan sarana penghubung guna menopang pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang. Pelabuhan tersebut rencananya mulai dibangun pada 2017 mendatang.
Saat ini Pemerintah Pusat tengah berenca melakukan pembangunan fisik pelabuhan bersakala internasional tersebut. Seperti diketahui, pelabuhan Patimban merupakan pengganti pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang yang tak jadi dibangun.
“Kami akan mendukung dari segi regulasi dan mengawal pelaksanaan pembangunannya. Semisal kereta cepat, izin trase dari kami,” tutur Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Rabu (27/4/2016).
Heryawan mengatakan, feasibility studies (FS) sudah tuntas sepenuhnya oleh Kementerian Perhubungan. Pemprov Jabar, kata Heryawan, merupakan mitra pelaksana pembangunan seperti halnya proyek-proyek pemerintah pusat di Jabar lainya.
“Pusat menargetkan pembangunan fisik tahap I fase I Pelabuhan Utama Patimban, Subang bisa dilakukan pada 2017 mendatang setelah revisi RTRW Subang tuntas.” tutur Heryawan.
Pria yang akrab disapa Aher ini menyatakan, pada 28 Maret 2016 Menteri Perhubungan mengukuhkan dan mengesahkan dokumen pra FS dan FS pembangunan pelabuhan Patimban. Sebelumnya pemerintah sudah menggelar studi di 6 wilayah untuk menggantikan Cilamaya, Karawang.
“Patimban unggul dari aspek teknis karena dinilai sangat layak. Sedimentasi lebih rendah jadi perawatan lebih rendah. Ini berbeda dengan saingannya Eretan Indramayu yang sedimentasinya tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan rapat teknis sudah digelar oleh Kementerian Koordinator Maritim. Rapat tersebut digelar bersama pihak terkait, termasuk di dalamnya Pemprov Jabar dan Kabupaten Subang.
“Dalam rapat tersebut diputuskan Patimban menjadi pengganti pelabuhan Cilamaya. Ditargetkan pelabuhan tersebut sudah dapat operasional 2019,” jelasnya.
Iwa menuturkan, sebetulnya pelabuhan Patimban sudah ada pembangunan fisik sejak 2010 lalu. Bahkan, hingga 2015 lalu masih berlanjut karena APBN mengucurkan dana senilai Rp15 miliar.”Nanti pada tahap I fase I itu dianggarkan biayanya Rp113,5 miliar dari APBN 2017,” ujarnya (Ydi/Zaen)
