BANDUNG LJ – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi dalam sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jln. Diponegoro Bandung, Senin (8/6).
“Kami sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP. Ini untuk yang keempat kalinya,” kata Moermahadi.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh jajaran OPD Jabar, yang telah berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan hingga berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Jabar. Selain itu, Aher juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya meningkatkan kualitas laporan, mengingat sistem yang digunakan mulai tahun ini yaitu sistem akuntansi berbasis akrual,jelasnya usai menerima hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung DPRD Jawa Barat.
Sementara itu Plt Sekda Jabar Iwa Karniwa menyatakan raihan opini WTP yang diraih Pemprov Jawa Barat untuk yang keempat kalinya adalah buah dari sejumlah strategi penyusunan laporan keuangan 2014 yang makin matang dan siap.
Strategi yang disusun di antaranya adalah dalam laporan keuangan 2014 sudah terlihat kesiapan Pemprov Jabar untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan sistem akrual. Dimana salah satunya piutang oleh Dispenda langsung tercatat terutama dari sisi pajak kendaraan.
Lebih lanjut dikataknnya , dalam penyusunan laporan keuangan TA 2014 pihaknya melakukan pembenahan secara menyeluruh termasuk melakukan penghematan dalam belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. “Penataan administrasi pengeluaran, oleh kas dibukukan dan pengeluaran dilakukan seketat mungkin,” ucapnya. (san/ydi)
