BANDUNG LJ – Perbaikan tata kelola niaga tentang distribusi kebutuhan pokok masyarakat agar tidak membebani masyarakat karena hal ini berimbas dengan tingginya harga-harga.
Menurut Anggota komisi II DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya Tata niaga yang buruk mengakibatkan tingginya harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu diperlukan perbaikan tata kelola niaga dengan fokus pada pengurangan mata rantai perdagangan.
Lebih lanjut dikatakannya celah antara petani dan pedagang di pasaran terlalu banyak sehingga menyebabkan harga beli di masyarakat meningkat. Hadi berharap, pemerintah melakukan terobosan dalam memotong mata rantai tersebut.
“Harus ada inovasi yang signifikan dalam aspek perdagangan. Karena negara memang harus bertanggungjawab menciptakan kondisi perekonomian yang benar-benar menjamin warga dari rasa takut dan rasa lapar,” katanya kepada wartawan kemarin.
Untuk mengantisipasi naiknya harga barang pokok, pemerintah harus menggelar operasi pasar murah. Menurutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar menganggarkan Rp 15 miliar untuk OPM ini. “Insya Allah dengan subsidi harga, misalnya Rp 150 ribu per KK, maka akan terbantulah 100 ribu KK atau 500 ribu warga Jawa Barat di bulan Ramadhan ini,” katanya. (Ydi)