[lintasjabar tkp=] Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar tak seluruhnya berjalan mulus. Pasalnya terjadi penolakan penerimaan bansos dari warga di sejumlah daerah. Dari 12 ribu paket bansos yang disalurkan, 900 paket di antaranya dikembalikan.
Kisruh pembagian bantuan sosial (bansos) masyarakat terdampak covid-19 di Jawa Barat masih belum tuntas. Dalam beberapa kesempatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengeluhkan rumitnya mengatur bantuan yang datang dari berbagai Kementerian.
Pernyataan RK ini mengungkapkan betapa repotnya ia harus menjelaskan soal jatah bantuan kepada masyarakat, lantaran bantuan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata tak datang bersamaan dan dengan mekanisme masing-masing.
Menyikapi hal tersebut anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang meminta agar gubernur RK tak saling menyalahkan akan tetapi melakukan evaluasi dan memutahirkan data, melalui sambungan telepon, Sabtu (9/5/2020).
Lebih lanjut dikatakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini, Pemprov Jabar harus memperbaiki sinergi dan komunikasi dengan kabupaten kota sehingga pendataan bantuan sosial bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurutnya koordinasi juga harus dilakukan dengan pemerintah pusat.
“Selama ini kan pemerintah kota atau kabupeten masih menunggu berapa Kepala Keluarga (kk) yang dicover oleh provinsi. Termasuk juga bantuan dari pusat,” tutur legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jabar I meliputi Kota Bandung-Cimahi ini.
Ia juga memgimbau agar RK tidak membuat statement yang muluk muluk, padahal teknis dan data di lapangan belum siap. Kalau masalah bantuan yang datang berbeda waktu, kordinasikan saja. (San)
