Tak Ada Anggota DPRD Jabar, Puluhan Warga Korban Proyek PLN Cisokan Dibuat Kecewa Berat

  • Bagikan

BANDUNG, LJ – Bersama kuasa hukumnya, Aom Roedy Wiranatakusumah, puluhan warga korban dari pembebasan lahan pembangunan mega proyek Upper Cisokan PLN mendatangi Kantor DPRD Jabar, Kamis (8/3/2018).

Mereka berharap DPRD Jabar bisa menerima aspirasi atas adanya tindakan kekerasan terhadap warga yang dipandang telah melanggar HAM, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya indikasi penggelembungan biaya pergantian lahan juga indikasi korupsi.

Namun kedatangan mereka hanya berbuah kekecewaan, sebab setelah ditunggu beberapa saat tak ada satu pun anggota DPRD Jabar yang menerimanya.

Dikatakan Koordinator Aksi, Roedy Wiranatakumah, SH yang juga kuasa hukum warga mengatakan warga bukan menolak pembangunan mega proyek Cisokan, tapi hanya meminta hak-hak warga dalam hal pembebasan lahan segera diselesai.

“Untuk itu, kami datang ke DPRD Jabar ini hanya minta dipasilitasi oleh Wakil Rakyat Jabar. Namun, sekali kami katakan kecewa berat, anggota dewan tidak aga satupun,” ketusnya.

Menurutnya, permasalahan pembebasan lahan untuk mega proyek Upper Cisokan PLN sudah berjalan cukup lama sekitar 4 tahunan. Dan bahkan warga sudah mengajukan surat resmi enam bulan lalu untuk minta audensi dengan DPRD Jabar melalui Komisi I. Namun, sampai saat ini belum juga ada jawaban dari Komisi I kapan akan diterima.

“Terus terang kami sangat kecewa, warga jauh-jauh dari kampung untuk menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat (DPRD Jabat-red), namun, ternyata tidak ada satupun anggota dewan yang ngantor, kami hanya ditemui Kasubag Aspirasi DPRD Jabar,” tegasnya.

Roedy menilai, dengan tidak adanya anggota legislatif yang mau menerimanya karena tidak melakukan rutinitas kantor maka kompetensi anggota DPRD Jabar saat ini sudah tidak pantas dianggap sebagai wakil rakyat.

“Tolong dan perlu dicatat oleh rekan-rekan media, mereka sibuk berkempanye memperjuangkan calon kepala daerah, sehingga tidak ada waktu untuk menerima kami. Ingat! ini tahun politik, kalau aspirasi warga tidak ditanggapi, jangan salahkan warga korban Cisokan yang berjumlah sekitar 7.000 warga kalau tidak mau menggunakan hak suaranya dalam ajang Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang,” ancamnya.

Ditegaskan pula, ia tidak ingin rakyat hanya dijadikan boneka politik semata dan digunakan untuk kepentingan politik demi meraih kursi dewan. Namun setelah duduk di kursi parlemen justru mereka lupa bahwa statusnya adalah wakil rakyat yang punya kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sejauh ini warga Cisokan sudah menggugat permasalahan tersebut secara perdata. Mereka melaporkan PLN sebagai tergugat I dan Sekda Kabupaten Bandung Barat sebagai tergugat II karena dipandang adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembebasan lahan.

“Warga tadinya sangat berharap DPRD Jabar bisa mengayomi serta dapat memberikan suatu kepastian dan solusi. Namun sangat disayangkan, kepercayaan rakyat dikecewakan. Kita datang jauh-jauh, tapi hasilnya membuat kecewa berat,” tegasnya.

Sulton salah seorang warga korban Cisokan mengatakan, Desa Cinengah, kec. Rongah Kab Bandung Barat yang lahannya terkena proyek Upper Cisokan PLN mengatakan hingga kini lahan atau tanahnya yang sudah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) sudah dikuasi oleh PLN selama 4 tahun.

“Walaupun saya sudah bolak balik berkali-kali menanyakan ke pemerintah desa, kecamatan dan Pemkab Bandung Barat termasuk ke PLN, namun sampai sekarang tanah saya belum juga ada pergantian alias belum ada pembayaran dari PLN,” keluhnya. (Herdi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan