Tidak Sedikit Aparatur Desa yang Berujung Masuk Bui

BANDUNG, LJ – Sejak digulirkannya dana desa oleh Pemerintah Pusat tahun 2015 hingga kini masih cukup banyak ditemukan permasalahan, mulai dari perencanaan program, penggunaan dana sampai tatacara pelaporan pertanggungjawab atas kegiatan dan keuangan. Sehingga, tidak sedikit juga aparatur desa terkana APH (aparat penegak hukum) yang berujung ke pengadilan dan masuk bui.

Untuk itu, menurut Ketua Komisi I DPRD Jabar H.Syahrir menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar menggelar Hearing Dialog dengan peserta dari berbagai elemen aparat pemerintah dan masyarakat desa Pasirsari kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD Jabar, M. Ade Apriandi mengatakan, dana desa yang diberikan pemerintah pusat melalui Dinas PMD lebih bersifat monitoring dan mengumpulkan data dari rencanaan penggunaan dana desa dan realisasinya.

Namun demikian, tupoksi itu sebenarnya ada di Kabupaten dan Desa, mulai dari perencanaan kegiatan dan penggunaan dana desa, DMPD Jabar tidak tahu, karena dari Desa ke Kabupaten selanjutnya diteruskan ke Pusat.

Terkait dana desa dari provinsi, lebih bersifat bantuan keuangan daerah (Bankeuda) yang lebih diperuntukan untuk bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.100 juta ditambah lagi untuk biaya operasional sebesar Rp.27 juta, sehinga totalnya sebesar Rp.127 juta untuk masing-masing desa.

“Besaran total Bankeuda masing-masing Kabupaten tentunya tidak sama tergantung banyaknya jumlah desa di kabupaten yang bersangkutan,” kata Ade seusai acara Pengelolaan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat, di hotel Santika-Cikarang Bekasi, Selasa (22/01/2019) malam.

Sedangkan terkait dana desa dari provinsi, lebih bersifat Bankeuda yang lebih diperuntukan untuk bidang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp100 juta ditambah lagi untuk biaya operasional sebesar Rp 27 juta, sehinga totalnya sebesar Rp127 juta untuk masing-masing desa.

Ade mengatakan, yang melakukan evaluasi itu berada di Kabupaten disampaikan ke Provinsi selanjutnya kita laporkan ke Pusat.

Adapun terkait kegiatan hearing dialog yang digelar DPRD Jabar, Ade menyambut positif, karena melalui hearing dapat menggali dan mendapat informasi semua permasalahan yang ada di desa. DPMD Jabar bersama Komisi I akan mencarikan solusinya. (Herdi)

Tinggalkan Balasan