BANDUNG LJ – Salah satu penyebab rendahnya serapan program-program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2015 pada dinas-dinas dan OPD dilingkungan Pemprov Jabar yang terjadi saat ini, tidak dapat lepas dari overloadnya kinerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Pemprov. Jabar yang harus melayani seluruh dinas dan OPD yang ada, dan berakibat rendahnya kwantitas kwalitas proses pengadaan melalui lelang.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto, SH di ruang kerjanya di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Rabu (9/9/2015)
Dikatakannya, dari beberapa OPD yang telah rapat kerja dengan komisi IV ternyata ada 2 hal mendasar yang harus segera diselesaikan di Jawa Barat, pertama Overloadnya ULP, dan tidak diberikanya uang muka oleh pemerintah provinsi jawa barat kepada pihak ketiga yang menang tender sehingga kalau pihak ketiga yang menang tender ini tidak dicairkan uang mukanya, kalau tidak punya modal berarti pekerjaan mandeg.
Overloadnya ULP ini diakui oleh OPD, oleh BPLHD, ESDM, dan OPD lain. Ternyata semua dinas di Jawa Barat ini ULPnya satu pintu. sehingga terjadi over capacity di ULP. (Ydi)
