MAJALENGKA, LJ – Menyikapi aspirasi yang disampaikan Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majalengka, Jumadi yang menyatakan dan memohon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar untuk dapat membantu penyelesaian permasalahan rekan-rekannya yang bertugas sebagai pendamping PKH dalam melunasi cicilan sepeda motor.
Untuk itu, DPRD Jabar mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera melunasi kredit cicilan sepeda motor bagi sebanyak 5.600 pendamping PKH.
Menurut Jumadi, jumlah seluruh petugas pendamping PKH se Jabar sebanyak 5.600 orang, sedangkan untuk di Kab Majalengka sendiri, sebanyak 200-an orang. Para petugas PKH hampir semuanya mengambil cicilan motor untuk mendukung kelancaran operasional sebagai petugas PKH.
“Di Jabar, program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat, sukses. Untuk itu, tidak ada salahnya kami beri reward dengan melunasi cicilan kredit motor mereka,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H. Yomanius Untung S.Pd. didampingi anggota Komisi V DPRD Jabar yang hadir pada acara hearing bertema ‘Menuju Keluarga Sejahtera’ adalah Hj Erni Rif’ati Rachman, Hj Fatimah SH M. Kn, H. Sahromi, dan Hj Tati Novianti di sebuah Hotel di Jl Abdul Halim No74, Majalengka, Sabtu, (17/11/18).
Turut hadir juga dalam acara hearing dialong yang difasilitasi oleh Bagian Humas-Protokol Set DPRD Jabar tersebut, dari unsur organisasi perangkat daerah adalah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar, Haryadi Wargadibrata, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Rieswan Graha.
“Petugas pendamping PKH adalah para pahlawan, berkat kerja keras mereka, tekad pemerintah memberantas kemiskinan lewat program bantuan pendidikan dan kesehatan berhasil. Secara umum, sudah berhasil. Walau demikian, angkanya masih di atas 10. Oleh karenanya akan terus digenjot agar bisa dibawah 10,” ungkap Mang Untung sapaan akrabnya.
Agar hasil kerja PKH bisa lebih baik, lanjutnya, berbagai upaya dilakukan supaya kinerja PKH meningkat, 2017 ada upaya untuk memberikan PKH sepeda motor dinas, tetapi biayanya terlalu besar.
“Sekarang fiskal masih memungkinkan, maka kita upayakan menutup cicilan motor PKH. Kalau dihitung-hitung sekitar 27-32 Miliar. Kalau lewat APBD Murni 2019, tampaknya tidak memungkinkan, mungkin nanti di APBD Perubahan 2019,” katanya.
Lebih jauh, Yomanius Untung menerangkan, di Indonesia program PKH sudah bergulir lebih 11 tahun, dan selama itu juga, dunia telah mengakui keberhasilan program tersebut, parameternya adalah menurunnya angka kemiskinan.
“Berkat suksesnya program tersebut, Kemensos Nigeria datang secara khusus ke Indonesia untuk studi banding, mencari formasi data terkait upaya mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (Ca/Herdi)
