Arif Menilai Kemampuan Literasi Informasi Sangat Penting Atas Pesatnya Kemajuan Teknologi

BANDUNG, LJ – Komisi Informasi diharapkan mampu menjadi lembaga publik yang kehadirannya membawa dampak positif di masyarakat. Sebab, keterbukaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebab dalam konstitusi Negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa Hak warga negara atas informasi dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 F UUD NKRI Tahun 1945 hasil amandemen ke-4 yang menyatakan, bahwa sSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Indonesia menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat komprehensif mengatur mengenai kewajiban badan publik Pemerintah dan badan publik non-Pemerintah untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH saat memberikan paparannya dalam acara Literasi Keterbukaan Informasi dengan tema “Urgensi Partisipasi Masyarakat Akademik Dalam Keterbukaan Informasi” yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat di Kampus STAI Persatuan Islam Bandung belum lama ini.

Legislator Fraksi Gerindra Persatuan ini menegaskan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, melalui UU KIP pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat.

“Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelengaaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” bebernya.

Begitu pula, sambungnya, kemampuan literasi informasi sangat penting karena pesatnya kemajuan teknologi. Adanya ledakan informasi menuntut kemampuan masyarakat untuk menemukan dan mengunakan informasi secara efektif dan bermanfaat.

“Literasi Informasi saat ini sangat berkaitan erat dengan internet, dan diperlukan upaya membangun kedewasaan dalam menggunakan internet ini sesuai dengan nilai-nilai dan hak informasi,” katanya.

Masih menurutnya, penguatan dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi digital serta media baru dan dengan melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat membedakan mana berita yang akurat dan mana yang tidak.

“Tentu saja dalam era digital sekarang ini, dimana era disrupsi banyak berseliweran berita-berita bohong atau hoaks. Dan itu yang harus kita tangkal bersama-sama,” pungkasnya. (AdiPar)