Ali Hasan : Jalan Provinsi Harus di Beton, Gubernur Diminta Lebih Proaktif

BANDUNG (LJ) – Tingginya beban kendaraan yang melintas menjadi penyebab utama kerusakan di sejumlah jalan provinsi di Jawa Barat. Selain itu, tidak maksimalnya kualitas jalan diduga kuat menjadi penyebab lain rusaknya infrastruktur tersebut.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Jawa Barat Ali Hasan, pembetonan harus dilakukan di seluruh jalan provinsi yang ada di Jabar. Sebab, jalan yang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sering dilalui kendaraan bermuatan berat.

“Kalau tidak dibeton, jalan akan cepat rusak. Karena jalan provinsi ini banyak dilalui kendaraan berat,” ujang Mang Ali sapaan akrabnya pada wartawan di Bandung , Rabu (28/5).

Politisi senior partai Golkar ini, memahami tingginya biaya yang diperlukan untuk membeton seluruh jalan provinsi. Namun, jika melihat kemampuan keuangan pemprov, hal tersebut bukan mustahil dilakukan di Jabar.

Maka dari itu, Ali pun meminta Pemprov Jabar melakukan pembenahan terhadap proses tender perbaikan jalan. Selama ini, lanjut Ali, jumlah anggaran untuk perawatan jalan provinsi yang telah disepakati tidak sesuai dengan nilai perbaikan yang ditenderkan.

Sehingga, tidak heran jika pada akhir tahun selalu muncul sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). “Ditenderkan tidak sesuai dengan nilai. Jangan SILPA lebih dianggap keuntungan,” katanya.

Lebih lanjut Ali berpendapat, sudah selayaknya seluruh jalan di kabupaten/kota di Jabar kondisinya baik dan mulus. Jika pemerintah kabupaten/kota tidak mampu memperbaiki, maka pemprov harus turun tangan dengan memberi bantuan untuk perbaikan jalan milik kabupaten/kota.

“Jika kabupaten/kota tidak sanggup karena anggaran, kewajiban provinsi harus membantu,” tegasnya. Sementara itu, terkait perbaikan jalan nasional di Jabar, Ali meminta pemprov lebih aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membahasnya.

Terlebih, jelang arus mudik lebaran 2014 yang tinggal beberapa pekan lagi, kualitas jalan yang baik sangat diharapkan masyarakat. “Walaupun yang rusak itu tanggung jawab pusat, Pak Gubernur harus segera koordinasi dengan pusat terkait perbaikannya,” pungkas Mang Ali. (Ihsan)

Tinggalkan Balasan