[lintasjabar tkp] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat didorong untuk menelusuri aset-aset dari pelimpahan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, BPKAD diharap mengakomodir bukti fisik dan dokumennya sehingga aset tersebut tidak menjadi persoalan dan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat.
Hal tersebut diutarakan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH kepada lintasjabar.com Kamis (8/4/2021).
“Kedepan BPKAD harus menertibkan aset-aset pelimpahan dari pusat, artinya dilimpahkan ke daerah tetapi data dan dokumennya tidak ada. Karena ini yang sering menjadi persoalan,” ujarnya seraya mendorong, BPKAD dapat mengejar target-target aset pelimpahan aset dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi agar memiliki kekuatan hukum yang tetap.
“Dengan mengupayakan langkah yang progresif dan koordinasi yang terstruktur dengan stakeholder terkait, sehingga inventarisasi aset tersebut dapat memiliki kepemilikan yang tetap. Yang sangat disayangkan adalah tidak ada tindaklanjut yang cepat untuk mengurusi aset tersebut dalam inventarisasi dokumen” jelas anggota Fraksi Gerindra Persatuan ini. (AdiPar)
