BANDUNG, LINTAS JABAR – Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat menilai penurunan PAD harus menjadi momentum bagi Pemprov Jabar untuk mengevaluasi strategi kemandirian fiskal Jawa Barat. Peningkatan PAD, tidak semestinya hanya ditempuh melalui peningkatan tarif maupun intensifikasi pungutan. Pemprov Jabar perlu memperluas basis pendapatan dengan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah langkah yang didorong antara lain perluasan basis ekonomi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD, serta penguatan investasi dan dunia usaha.
Hal tersebut diungkapkan Bendahara Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat, Sri Wahyuni Utami yang menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang PAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 saat rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Selasa (1/9/2026).
“Upaya peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penguatan kemandirian fiskal daerah harus dibangun dengan memperkuat basis ekonomi dan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, tanpa semata-mata menambah beban kepada masyarakat,” tegas Sri Wahyuni Utami.
Serapan Anggaran Harus Berdampak Nyata
Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat juga memberikan perhatian terhadap realisasi APBD pada semester pertama 2026. Berdasarkan penyampaian Pemprov Jabar, realisasi pendapatan mencapai Rp12,87 triliun atau 42,74%, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp11,99 triliun atau 40,19%.
“Kami menilai angka serapan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi persentase. Evaluasi harus mencakup kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan, efektivitas pengelolaan anggaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada rencana belanja daerah. Dalam Ranperda PAPBD 2026, belanja daerah meningkat dari Rp29,83 triliun menjadi Rp30,82 triliun atau bertambah Rp991,55 miliar atau 3,32%.
Kenaikan belanja tersebut terjadi ketika target pendapatan justru turun Rp2,27 triliun. Oleh karena itu, Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat meminta penjelasan mengenai dasar, urgensi, dan kebutuhan yang melandasi penambahan belanja hampir Rp1 triliun tersebut.
Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat juga mencermati kenaikan belanja modal sebesar Rp550,04 miliar atau 10,87%. Pemprov Jabar diminta memastikan setiap tambahan belanja modal memiliki dasar kebutuhan yang jelas, skala prioritas, serta target output dan outcome yang terukur.
“Jangan sampai peningkatan belanja hanya menambah nilai anggaran, tetapi belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat mengapresiasi pemenuhan mandatory spending, termasuk alokasi belanja pendidikan sebesar 32,23%. Namun, pemenuhan persentase anggaran dinilai bukan tujuan akhir.
Anggaran tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, konektivitas dan infrastruktur, serta kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat. (*)
