BANDUNG LJ – DPRD Jawa Barat menyayangkan belum maksimalnya pelaksanaan ujian nasional sekolah tahun ini. Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Wellyanto menyayangkan adanya kebocoran soal UN di tingkat SMA/SMK yang telah berlangsung ini.
Menurut Agus, hal ini tidak perlu terjadi meski UN tidak lagi jadi penentu kelulusan siswa. “Sangat menyayangkan temuan ini. Kenapa masih saja ada bocoran soal UN,” kata Agus di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (17/4).
Agus pun meminta sekolah dan dinas pendidikan melakukan evaluasi. “Harus dievaluasi, karena temuan ini telah menodai sistem UN,” katanya.
Agus menduga adanya oknum yang sengaja menyebarkan bocoran soal kepada masyarakat melalu internet. “Jelas pasti ada oknum yang terlibat,” katanya.
Lebih lanjut Agus katakan, meski bukan lagi penentu kelulusan, namun kualitas UN sangat dipentingkan dalam mengukur prestasi siswa. Terlebih, hasil ini sangat berpengaruh untuk seleksi perguruan tinggi.
Agus pun meminta, tidak dijadikannya UN sebagai penentu kelulusan jangan menurunkan kualitas UN. “Jangan jadi jelek dibanding tahun sebelumnya,” katanya.
Aktivis pendidikan di Kota Bandung melapor ke Ombudsman Jabar terkait banyaknya persoalan yang terjadi saat pelaksanaan ujian nasional di Ibu Kota Provinsi Jabar ini. Mereka terdiri dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Federasi Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Keluarga Peduli Pendidikan, dan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan.
Berbagai persoalan yang terjadi di antaranya bocornya soal UN hingga keterlambatan penyaluran anggaran dari pemerintah. Sekjen FGII Iwan Hermawan menyayangkan terjadinya hal ini. (San)
