Anggota Pansus VI Arif Hamid Rahman: Persoalan Banjir di Perbatasan Daerah Butuh Penanganan Komprehensif

BANDUNG, LJ – Rencana tata ruang ini mengintegrasikan kebijakan pengaturan ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang dalam bumi, ke dalam satu dokumen penataan ruang, bertujuan agar rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan.

“Ini sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengintegrasikan ruang darat dan ruang laut, baik di tingkat nasional, provinsi hingga kota/kabupaten,” papar anggota Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH saat berbincang santai dengan lintasjabar.com kemarin.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah juga mengeluarkan tentang pembentukan Forum Tata Ruang.

Sementara disinggung mengenai bencana banjir yang kerap terjadi di wilayah Jawa Barat, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam penanganan dan solusinya. Dia juga meminta kepada pemerintah daerah, agar saling bantu dalam penanganan banjir di daerah perbatasan.

“Untuk penanggulangan banjir kita akan kerajsama dengan beberapa kota atau daerah yang ada di perbatasan, agar banjir ini bisa ditanggulangi,” jelasnya.

Ditegaskannya, persoalan banjir di beberapa lokasi tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Bahkan pemerintah kota kabupaten juga harus secara masif mengedukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Sebab di samping topografinya kurang memadai, kesadaran masyarakat yang tinggal di tepi aliran sungai terhadap kebersihan lingkungan juga minim.

Oleh karenanya, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkomitmen dalam penanganan banjir wilayah perbatasan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penanganan banjir, yang di wilayah tersebut direncanakan akan dibuat kolam retensi.

“Masalah banjir, menjadi kewajiban semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan itu secara bersama-sama dan melibatkan stakeholder lainnya,” pungkasnya. (AdiPar)