Bahas RAPBD 2015, DPRD Jabar Kritisi Usulan TAPD

  • Bagikan

BANDUNG LJ – Yod Mintaraga Ketua Fraksi Golkar-Amanah DPRD Jabar yang juga Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat,mempertanyakan kepada Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Jawa Barat  terkait dampak kenaikan BBM dan dihentikannya kurikulum 2013 oleh pemerintah pusat.

Dalam rapat pembahasan dan penajaman penyusunan RAPBD Jabar 2015, antara Banggar DPRD Jabar dengan TPAD Jabar, tadi saya sempat mempertanyakan, apakah TPAD sudah memperhitungkan dampak kenaikan BBM.  Hal ini penting, karena dengan adanya kenaikan BBM tentu kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB).

Dikatakan, berdasarkan usulan TPAD dalam RAPBD Jabar 2015, Pendapatan dari pajak BBKB  diperkirakan mencapai Rp.  1,9 triliun. Jumlah tersebut, dipertanyakan apakah dihitung sesudah naik BBM atau sebelum naik harga BBM.

Jika perhitungan tersebut, dihitung sebelum naik harga BBM, perhitungan harus diubah karena asumsi perhitungan BBM sebelum naik harga BBM dihitung Rp. 6.000,- per liter, dengan naik harga BBM harga tersebut berubah menjadi Rp.9.000,- per liter.

Dengan kenaikan BBM, otomatis nilai pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor meningkat sehingga dapat mengurangi defisit anggaran dalam RAPBD Provinsi Jabar 2015.

Sementara itu, terkait dengan dihentikannya pemberlakuan kurikulum tahun 2013,  tentunya rencana  belanja di Disdik Jabar layak untuk dikritisi.  Diantaranya, yang perlu dikritisi soal peningkatan uji kompetensi tenaga pendidik berbasis kurikulum tahun 2013. Berhubung program tersebut dihentikan,  apa ada program yang disiapkan sebagai pengganti akibat kurikulum tahun 2013 dihentikan, ujarnya.

Namun kata Yod,  jika masih ada daerah yang melanjutkan program kurikulum 2013, maka pihak Disdik Jabar perlu diklarifikasi  daerah mana saja ( Kab/kota-red) dan sekolah mana saja  yang masih siap melaksanakannya,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan Tasikmalaya ini. (San)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan