BANDUNG (Lintasjabar.com),- Walikota Bandung, H. Dada Rosada, SH. M.Si kembali terpilih menjadi Ketua Forum Pakta Integritas (Forpi) hingga satu tahun ke depan. Terpilihnya Dada Rosada, melalui proses pemilihan singkat dipandu panitia pemilihan dari unsur KPK, Pemprov Jabar dan Forpi Jabar dalam Rapat Pleno Forpi Jabar di Pusda’i, Jln Diponegoro, Selasa (26/4).
Usai terpilih, Dada menegaskan akan lakukan penyusunan program untuk menyempurnakan program sebelumnya, selain itu, hasil evaluasi implementasi pakta integritas di bidang komitmen dan peran masyarakat, ke depan dirasakan masih perlu peningkatan kelembagaan penandatanganan pakta intergitas di setiap kesempatan. Baik saat pelantikan dan alih jabatan, penerimaan bantuan keuangan, penyerahan hibah maupun bantuan sosial.
Diterangkan Dada, Pakta integritas tidak terbatas di lingkungan aparatur, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Di bidang kelembagaan, lanjutnya, penandatanganan pakta integritas masih perlu ditindaklanjuti dengan penetapan modul pelaksanaan isinya dan pembentukan pemantau independen pakta integritas.
Sedangkan dibidang perencanaan program, sambungnya, perlunya disusun dalam rencana aksi, pengukuran dan penentuan indikator keberhasilannya.
“Insya Allah ke depan, pengukuran keberhasilan setiap kota dan kabupaten akan kita lakukan tiga bulan sekali,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Heri Hudaya, menegaskan tidak akan ada pemerintahan yang bersih dari KKN tanpa ada kesadaran dari aparaturnya untuk melaksanakan pakta integritas. Dan, paparnya, pakta integritas ini merupakan bagian untuk mewujudkan good government.
Sedang menurut Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua menuturkan, pakta integritas salah satu item zona integritas yang merupakan kerja sama antara Menpan dengan KPK sejak 2005 untuk meningkatkan good government secara bottom up (dari bawah ke atas) yang diharapkan ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Zona integritas meliputi pelayanan publik, ada lembaga organisasi penggiat antikorupsi, ada pakta integritas,” terangnya.
Survei KPK terhadap pakta integritas selama 3 tahun berturut-turut, secara nasional menurutnya masih berada pada garis merah, pertanda masih tingginya tindak pidana korupsi. Dan laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, Jawa Barat disebutnya berada di peringkat kedua setelah DKI Jakarta, menyusul kemudian Jawa Timur. Namun, kini Jabar sudah mendapat penilaian baik terkait upaya pencegahan korupsi. (Herdi)
