Bandung, (Lj)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Tahun Anggaran (TA) 2011 meluncurkan program Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat (P2KB)yang dipercayakan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan. Program berbasis partisipatif ini, diharapkan bisa mendorong masyarakat kelurahan untuk lebih memberdayakan diri secara mandiri.
“P2KB meningkatkan kemitraan Pemerintah dengan LPM. P2KB replika PNPM Mandiri di tingkat Daerah dengan fokus menanggulangi kemiskinan. Dengan P2 KB kita nyata cerai pada kemiskinan, kebodohan dan keterbelakngan,” kata Wali Kota Bandung, H Dada Rosada dihadapan jajaran pengurus 151 LPM Kelurahan se Kota Bandung saat peluncuran program, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Selasa (04/10). Ditandai penyerahan dana hibah dari APBD Murni Kota Bandung senilai Rp 30,4 milyar. Simbolis diterima perwakilan 30 kelurahan dari 30 kecamatan.
Lebih jauh Dada berharap, Program P2KB bisa meningkatkan kemampuan masyarakat kelurahan untuk mengidentifikasi isu-isu sentral pembangunan, menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya, menyediakan stimulasi untuk membangun fasilitas publik meski berskala kecil, mengembangkan jiwa kewirausahaan sekaligus memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan.
“P2KB membantu percepatan pembangunan di kelurahan, seperti peningkatan kualitas infra struktur jalan, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya termasuk bantuan permodalan untuk produktivitas usaha. Besarannya berbeda tergantung banyaknya masyarakat miskin dan luas wilayah. Kisarannya antara Rp 200 juta, tapi ada juga yang Rp 350 juta,” kata Dada.
Meski aturan menyatakan hibah dibolehkan hanya satu kali, namun Dada mengemukakan, dirinya akan melihat kemungkinannya program bisa berlanjut. Itu alasannya, pihaknya mengadakan pendampingan yang melibatkan dua kelembagaan. Lembaga itu antara lain konsultan manajemen dan lembaga fasilitator. Seperti apa pemanfaatan uang yang diberikan, bagaimana perencanaannya, pelaksanaan dan pelaporannya.
“Bagi yang tidak atau belum mampu, kita siapkan fasilitator. Kita berikan pendidikan dan pelatihan tentang aturan menggunakan dana hibah itu. Masyarakat disini juga berperan sebagai pengawasan langsung,” jelasnya. Pelaksanaan P2KB imbuh Dada, nantinya di tiap kelurahan akan dibagi dalam tujuh kelompok kerja kegiatan (pokja) sesuai tujuh agenda prioritas pembangunan Kota Banjdung.
Ketujuh pokja itu, antara lain pokja pendidikan, kesehatan, kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga, dan pokja agama. “Per kelompok beranggotakan 64 orang sehinggadi 151 kelurahan nantinya akan dibantu tidak kurang dari sembilanribuan kader P2KB,” ujarnya.
“Keuangan dan pertanggungjawaban, nantinya juga langsung oleh kelompok. Diaudit , apa yang sudah direncanakan dan sudah dilakukan. Semua yang dilakukan harus sesuai dengan dana yang dikeluarkan, dipertanggungjawabkan dalam laporan tertulis. Setidaknya ini akan mencegah terjadinya penyimpangan,” tandasnya (Herdi)
