BANDUNG (LJ) – Pasca ditutupnya lokalisasi Dolly di Surabaya beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kota Surabaya, kalangan DPRD Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten/kota di Jabar lebih menggencarkan operasi kependudukan (yustisi). Ini dirasa penting untuk mencegah terjadinya eksodus pekerja seks komersial dari kawasan tersebut ke wilayah Jabar.
“Pemerintah harus tegas dalam menegakkan aturan kependudukan, terutama untuk mencegah kemungkinan datangnya para PSK tersebut. “Ini harus diantisipasi pemerintah kabupaten/kota,” ujar Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin pada wartawan di Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Senin (23/6).
Kendati begitu, Didin menilai, untuk saat ini eksodus tersebut kecil kemungkinan terjadi. Sebab, setiap menyambut bulan puasa, tempat-tempat hiburan tidak akan beroperasi.
“Dan saya pun meminta pemerintah serta pihak lainnya tegas menutup lokalisasi, karena itu tidak sesuai kaidah agama,” kata Didin seraya menyebut lokalisasi Saritem di Kota Bandung sebagai contoh yang baik karena sudah tidak beroperasi lagi. Namun, Didin menuturkan, usai puasa dan lebaran, arus perpindahan penduduk akan meningkat, terutama ke wilayah perkotaan.
Menurutnya perpindahan ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi pada PSK asal Dolly. Jadi pemerintah harus mengantisipasi dengan meningkatkan operasi yustisi,tuturnya seraya menambahkan keberadaan PSK tidak terlepas dari faktor ekonomi. Ketersediaan lapangan kerja yang dirasa masih kurang memaksa masyarakat menjadi PSK,ungkap legislator dari Partai Demokrat ini.
Sehingga, Didin berharap pemerintah lebih serius dalam memacu pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja. Didin pun menilai, diberlakukannya Undang-Undang Desa pada 2015 mendatang menjadi harapan bagi masyarakat.
“Ya, terutama bagi masyarakat desa. PSK ini kan banyak yang berasal dari desa. Jadi saya berharap setiap desa punya master plan, agar potensi desa bisa dikembangkan seiring banyaknya anggaran yang masuk,” jelas Didin.
Selain faktor ekonomi, Didin pun menilai bermunculannya PSK karena lemahnya ketahanan keluarga di masyarakat. Oleh karena itu, Didin berharap rancangan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yang kini tengah dibahas DPRD Jabar mampu meningkatkan ketahanan keluarga di Jabar.
“Pembinaan itu sesungguhnya ada di keluarga. Jadi kalau pondasi keluarganya kuat, saya rasa mereka tidak akan memilih menjadi PSK,” tegasnya. (San)
