BANDUNG LJ – Komisi V DPRD Jawa Barat akan mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membahas persiapan dalam mendukung program pemerintah pusat di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini mampu terlaksana dengan baik di tingkat daerah.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Wellyanto mengatakan, dengan diresmikannya program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera oleh Presiden, OPD terkait selaku perangkat teknis harus benar-benar siap agar program tersebut tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Terlebih, kata Agus, berbagai program tersebut diperuntukan bagi warga tidak mampu, sehingga pelayanannya harus optimal.
“Jadi nanti kami akan hearing. Intinya agar perangkat teknisnya siap dengan program ini,” kata Agus di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamsi (6/11).
Agus menilai, program yang dikeluarkan pemerintah pusat ini sangat tepat untuk melindungi warga tidak mampu. Terlebih, dengan rencana kenaikan harga BBM, tambah Agus, kebijakan ini sangat membantu warga tidak mampu.
“Dilihat dari programnya, memang sangat meyakinkan untuk Indonesia baru, sepanjang teknis di lapangan juga betul-betul ‘dimenej’ dengan benar. Jangan memberikan sesuatu kepada yang tidak haknya,” papar Agus.
Lebih lanjut Agus katakan, OPD di daerah pun harus memiliki inisiatif dalam mengatasi persoalan di bidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan, untuk mengatasi persoalan kesehatan, Agus meminta OPD menguatkan langkah preventif. “Jangan hanya kuratif, karena artinya kan terlambat,” ucapnya. (Ihsan)
