DPRD Dorong Daerah Tingkatakan Profesionalitas Tenaga Kerja

  • Bagikan

BANDUNG LJ – Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seluruh daerah di Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara lain. Tidak terkecuali bagi Jawa Barat yang menjadi salah satu wilayah strategis dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, DPRD Jabar mendorong setiap kabupaten kota untuk memperbaiki Raperda Ketenagakerjaan.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, perkembangan industri kian pesat yang berdampak pada migrasi penduduk lintas daerah. Dilematis persoalan antara peningkatan ekonomi dan pertambahan penduduk menjadi isu penting. Tidak kurang dari 80 ribu pencari kerja mengadu nasib khususnya di wilayah Jabar.

Perda Ketenagakerjaan sudah dibahas berkaitan dengan memprioritaskan warga lokal dengan tetap mengacu pada aspek obyektif.

“Di satu sisi kita tidak boleh diskriminasi untuk pencari kerja, tetapi juga bagaimana caranya menghambat pertambahan penduduk dengan signifikan,” ujar Untung kemarin.

Hal serupa dikatakan anggota Komisi V, Kh. Chumaedi. Menurut dia, Perda no. 6 tahun 2014 hingga kini belum mengalami perubahan atas perda tersebut. Hal ini berdampak pada kebijakan di kota kabupaten.

Setelah dievaluasi kemendagri melalui PP 78 tahun 2015, gejolak para buruh pun tidak dapat dihindarkan. Sebab disinyalir tidak ada korelasinya dengan Perda no. 6 tahun 2014, sehingga desakan buruh itu dimentahkan dengan kondisi tersebut.

“Ketidaksesuaian ini bukan berarti kami tidak menggubris desakan buruh, tetapi antara perundangan pusat dan didaerah tidak sinkron,” ujar Chumaedi.

Kepala Bidang Pegawasan Disnakertrans Kabupaten Bogor, M. Zuhri Anwar mengatakan, hingga kini polemik kebijakan pusat dengan daerah menjadi persoalan penting. Terlebih berkaitan dengan adanya revisi PP no. 78 tahun 2015 tentang ketenagakerjaan. Sehingga, pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan atas PP tersebut untuk mengimbangi agar dapat sejalan dengan pusat. (Ydi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan