BANDUNG LJ – Komisi E DPRD Jawa Barat mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang menaikkan anggaran dana bantuan operasional sekolah pada 2015 mendatang.
Anggota Komisi E DPRD Jabar Ani Rukmini mengakui bahwa langkah tersebut sangat baik, terlebih sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar-mengajar di sekolah.
Menurutnya, dengan adanya penambahan anggaran, maka akan semakin banyak kegiatan atau program di sekolah yang bisa di-cover.
“Jika sudah begitu, kualitas pembelajaran semakin baik,” kata wakil rakyat daerah pemilihan Bekasi ini di Gedung DPRD Jabar, Bandung,Senin (25/8).
Lebih jelas Ani menjelaskan, kenaikan dana bantuan operasional itu telah lama diusulkan berbagai kalangan, terutama pihak-pihak yang terkait dunia pendidikan. Terlebih jumlah dana BOS yang diterima siswa tidak mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir.
Adanya kenaikan tersebut, pengelola dana BOS, pihak sekolah harus semakin bertanggungjawab. Pengelola harus lebih amanah dalam menjalankan tugasnya.Tidak hanya itu, Ani pun meminta bahwa tidak ada lagi bentuk pungutan apapun yang dibebankan kepada orang tua siswa selama menempuh pendidikan.
Sebab, meskipun dana BOS telah digulirkan, pihaknya masih banyak mendengar adanya pungutan dari sekolah yang dibebankan kepada orang tua siswa. “Dengan kenaikan dana BOS ini tidak ada lagi pungutan. Pelayanan kepada siswa pun harus semakin ditingkatkan,” terangnya.
Seperti diketahui, pada APBN 2015, pemerintah pusat menaikan anggaran BOS menjadi Rp404 trilyun. Pada APBN 2014, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan tersebut sebesar Rp375,4 trilyun, atau naik sekitar Rp30 trilyun.
Dengan kenaikan pada 2015, setiap siswa SD/MI akan memperoleh dana BOS sebesar Rp800 ribu per tahun, dari sebelumnya Rp 580 ribu.Untuk siswa SMP/MTs akan memperoleh Rp1 per tahun dari sebelumnya Rp700 ribu, sedangkan siswa SMA/SMK/MA menjadi Rp1,5 juta per tahun dari sebelumnya Rp.1 juta. (Ihsan)
