BANDUNG (LJ) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta DPRD periode 2009-2014 menuntaskan 10 rancangan peranturan daerah (raperda) sebelum peralihan pada anggota DPRD Jabar periode 2014-2019.Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara yang memimpin rapat paripurna berharap pada tanggal 12 Juni 2014 Pansus dapat melaporkan hasil kerjanya di hadapat Rapat Paripurna.Rabu(21/5)
“Kami juga berpesan kepada eksekutif, kiranya perda-perda yang sudah selesai dapat segera dilengkapi dengan keputusan-keputusan gubernur,” demikian harapan Irfan.
Sementara itu, menjawab pandangan fraksi terhadap nota yang disampaikan, Gubernur Jawa Barat dalam jawabannya yang dibacakan Wakil Gubernur Deddi Mizwar diantaranya mengemukakan penyertaan modal minimal sebesar 25% untuk BUMD Migas Hilir dan Hulu dari modal dasar akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan opresional pada awal pendirian perseroan berdasarkan penghitungan kecukupan modal.
“Selanjutnya modal perseroan akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang dituangkan dalam bussines plan perseroan sebagai dasar penyertaan modal daerah.”
Terkait Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga, Gubernur mengemukakan orientasi program ketahanan keluarga di Jawa Barat adalah membangun keluarga tangguh yang tentunya berkaitan dengan unsure manusia dalam anggota keluarga, baik sebelum maupun setelah melakukan pernikahan, Karena itu untuk membangun sinergitas maka program ketahanan keluarga harus terintegrasi dengan program sejenis lintas sektoral.
Gubernur juga menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai permasalahan dan peristiwa tragis yang menimpa anak-anak yang seharusnya tidak terjadi.
“Karenanya hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama untuk membangun sinergitas antar pemangku kepentingan, agar peristiwa tersebut tidak terjadi dengan melakukan langkah antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang menimpa anak. (Ihsan)
