BANDUNG LJ – Mega proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) harus dikelola dengan sehat dan berproyeksi internasional. Karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan pengelolaan yang sehat pula.
Dalamrilisnya, Ketua Rombongan Komisi I DPRD Jabar, Toto Purwanto Sandi mengatakan,pengelolaan bandara bertaraf internasional yang sejatinya dikelola pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pengelola selain BUMD harus memiliki managemen yang baik. Hal itu berdasarkan pada implementasi pengelolaan daerah sesuai dengan peraturan yang ada.
“Pengelolaan bandara di NTB terealisasi dengan baik termasuk dengan pengelolaan assetnya,” ujar Toto di NTB belum lama ini.
Mohammad Iqbal, kendala yang dihadapi dalam mega proyek BIJB bertumpu pada pembebasan lahan dan pengelolaan asset serta bandara melalui BUMD BIJB tersebut. Diluar pengelolaan Angkasa Pura sebagai pengelola bandara yang berpengalaman. Selain itu, sulitnya realisasi percepatan BIJB sulit dilakukan lantaran belum adanya pengelolaan bandara tersebut mulai dari pembebasan lahan hingga pengembangan proyeknya.
Sementara itu, Asissten II (Perekonomian dan Pembangunan) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. Lulu Gita Adira, M.Si mengatakan, proses panjang realisasi pembangunan bandara bertaraf internasional di NTB tak luput dari berbagai kendala. Pembebasan lahan dan kondisi alam yang berbukit menjadikan kendala tersendiri. Dukungan alokasi anggaran yang mencapai Rp600 miliar dapat terealisasi hingga diresmikan pada tahun 2011 silam.
“Sejak 1980an proyek ini sudah direncanakan, setiap kendala inilah yang memotivasi untuk mewujudkan bandara ini,” tandas Lulu kemarin. (Ydi/Zaen)
