BANDUNG (LJ) – kekurang cermatan daerah dalam mengusulkan program kerja menjadi salah satu penyebab kurang terserapnya anggaran bantuan Provinsi dan Pusat di Kabupaten/kota se Jabar. Hal tersebut menjadi bahan penilaian DPRD Jabar sehingga berdampak pada efektivitas percepatan pembangunan di daerah itu sendiri.
Ketua Komisi C DPRD Jabar Diah Nurwitasari kepada wartawan saat ditemui disela-sela Musrenbang Jabar 2015, di hotel Horison, Rabu (16/4/2014) mengatakan seharusnya Pemkab dan Pemkot se Jabar dalam menyusun rencana pembangunan menyesuaikan atau mensinergikan dengan program yang dirancang oleh Provinsi dan Pusat.
“Dengan sinerginya program daerah dengan provinsi dan pusat, maka dapat menekan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa),” katanya.
Ditambahkan Diah, harus ada sinergitas, ada keterpaduan antara apa yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk itu, melalui kegiatan Musrenbang Jabar 2015 diharapkan bisa menyinergikan. Terlebih lanjutnya, rancangan pembangunan di daerah harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPJMD Jabar.
“Pemerintah kabupaten/kota pun harus mengenyampingkan ego kewilayahan ketika berbicara pembangunan. Maka itu mohon pemerintah kabupaten/kota memiliki rasa kepemilikan terhadap berbagai program yang dicanangkan pemprov. Hilangkan juga ego politis, karena pembangunan yang dijalankan pemprov pada akhirnya untuk pembangunan di kabupaten/kota juga, mereka yang menjalankan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus lebih baik lagi. “Mana yang mampu oleh provinsi, mana oleh pusat, mana kabupaten/kota,” jelasnya. Seraya menjelaskan hingga kini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang telah baik dalam pengajuan rencana pembangunannya. (Ihsan)
