BANDUNG (LJ),- Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat (Jabar), Azhar Aung menilai, jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah terlalu banyak, bahkan kini jumlahnya sudah lebih dari 15 ribu pegawai.
Namun, pelayanan publik masih jauh dari maksimal. Untuk itu, DPRD Jabar meminta Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) melakukan reformasi birokrasi, menegakkan disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Seharusnya dengan jumlah pegawai yang cukup banyak tersebut, pelayanan terhadap publik dapat lebih maksimal dan optimal, tapi nyatanya tidak demikian. Bahkan dari total APBD Jabar 2014 sebesar 30 persen tersedot untuk belanja pegawai.
“Pegawai banyak tapi pelayanan publik tidak optimal. APBD banyak tersedot untuk belanja pegawai”, ujar Azhar Rabu (29/01/14).
Azhar menambahkan, dengan jumlah pegawai 15 ribu lebih tersebut, seharusnya pelayanan dapat optimal. Namun nyatanya kinerja pegawai malah kurang efektif. Untuk itu, Komisi A yang membidangi pemerintahan meminta Gubernur agar kembali melakukan reformasi birokrasi dan lebih meningkatkan lagi disiplin PNS atau bahkan bila perlu menawarkan bagi PNS yang mau ambil pensiun dini daripada menjadi beban APBD.
Menurut Azhar, angka tersebut sudah melebihi batas jika dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Akibatnya, 30 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar hanya digunakan untuk belanja pegawai.
“Terus terang, Dewan sering mendapat laporan keluhan dari masyarakat atas pelayan pegawai Setda (Sekretariat Daerah) Jabar dan jajaran Pemprov Jabar, yang lambat dan kurang optimal. Sementara disisi lain Dewan dan Gubernur telah menyetujui pengganggaran untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP), Yaitu berupa pemberian gaji insentif (remunerasi) bagi pegawai yang berprestasi agar berdampak positif bagi jajarannya,” kata Azhar. (San)
