DPRD Terima Surat Usulan Pergantian Nama Provinsi

  • Bagikan

BANDUNG LJ – Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat yang dilakukan beberapa tokoh di Jabar telah disampaikan juga ke DPRD Jabar. Hal ini diakui Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, di  Bandung, Kamis (6/8).

Surat permohonan perubahan nama provinsi itu telah disampaikan ke DPRD Jabar periode 2009-2014. Namun, meski saat periode tersebut sudah menjadi anggota dewan, Ineu mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai surat tersebut mengingat saat itu Ineu menjabat anggota biasa.

Lebih lanjut dikatakannya,memang ada surat ke DPRD (Jabar) periode sebelumnya. Teman-teman di DPRD juga mengkaji, melihat dan sebagainya,kendati begitu perubahan nama provinsi tidak mudah.Selain itu, memerlukan sejumlah kajian yang mendalam, jelas legislator dari PDIP ini.

Dimintai tanggapannnya  dampak apa yang akan terjadi ketika nama provinsi diganti, menurut Ineu hal itu belum tentu memberi pengaruh besar. “Kalau memberi perubahan, kan tergantunya bagaimana manusianya juga, tergantunya bagaimana kitanya juga,” ujarnya.

Sebelumnya, para tokoh masyarakat Jabar mendesak pemerintah untuk mengganti nama Jabar menjadi Provinsi Pasundan. Alasannya, nama Jabar tidak mengindentikkan sejarah Pasundan.

“Secara akademis, sejak 2003 hingga hari ini prestasi pendidikan di Jawa Barat terus menurun. Yang bertahan hanya posisi kemiskinan saja di ranking 15. Ini mengapa terjadi, karena orang Pasundan telah kehilangan jati dirinya, dibanding daerah lain seperti Banten, Papua Barat, NAD, dan lainnya,” kata Prof Asep Syaifuddin saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Selasa (4/8).

Perubahan nama Pasundan ini, mendapat tanggapan positif dari Yuddy. Alasannya, aspirasi perubahan nama tersebut ada dasar hukumnya yaitu sesuai Permendagri No 30/2012, UU Otda 32/2004 jo UU 23/2014.Hanya saja, perubahan nama Jabar ini belum terlalu kuat sehingga perlu diangkat lagi dalam diskusi-diskusi agar gaungnya lebih besar.

“Perubahan nama Jabar karena dinilai tidak mengindentikkan sejarah sah-sah saja. Hanya saja harus ada tinjauan akademisnya, surat gubernur kepada DPRD provinsi, surat bupati/walikota kepada DPRD kab/kota,” terangnya.

Secara pribadi, Yuddy mendukung perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Hanya saja menurut dia, nama Jabar harus tetap melekat.”Bisa saja jadi Provinsi Sunda-Jabar, Pasundan-Jabar, Parahiyangan-Jabar,” katanya. (Ydi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan