BANDUNG LJ – Perhelatan politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak 9 Desember mendatang se Indonesia.Memunculkan fenomena adanya calon tunggal pada Pemilukada tersebut,ini harus menjadi pembelajaran bagi partai politik. Kesadaran berpolitik setiap kader harus ditingkatkan agar tidak merugikan proses demokrasi di Tanah Air.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari saat dimintai tanggapannya terkait kemungkinan diundurnya pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Seperti diketahui, hingga batas akhir pendaftaran, di daerah tersebut hanya ada 1 pasangan calon yang mendaftar.
Lebih lanjut dikatakan politisi muda FPDIP ini,ke depan harus jadi pembelajaran. Ini baru pertama kali,jelas legislator daerah pemilihan SMS(Sumedang-Majalengka-Subang)ini disela peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tingkat Provinsi Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (5/8).
Menurut Ineu, setiap kader yang akan maju dalam pertarungan pilkada harus siap mengambil segala risikonya, termasuk harus mundur dari jabatan yang saat ini diemban. Menurut Ineu, aturan KPU yang mengharuskan paslon mundur dari jabatan politik atau PNS sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pilkada.
Ditambahkannya hal ini menjadikan minat mereka (kader parpol) berkurang,kendati begitu,Ia mengaku tidak mempersoalkan adanya aturan itu tadi,kesadaran berpolitik. Kalau memang diatur mundur, harus siap mundur, itu kan risikonya,tegasnya seraya mengatakan akan tetapi,menyayangkan singkatnya waktu yang diberikan KPU dalam menjaring paslon.
Waktunya sangat terbatas. Saya dan partai saya juga seperti dikejar-kejar waktu buat menentukan calon. Tapi inilah proses yang harus dijalani. Ke depan harus lebih baik lagi,adanya parpol yang tidak mengusung kandidat bukan pertanda buruknya kaderisasi di partai. Menurut Ineu, parpol telah memiliki mekanisme yang baik terkait kaderisasi.
“Partai punya mekanisme masing-masing. Tidak bisa menentukan ini gagal, kan parpol itu punya kebijakan dalam pengkaderan masing-masing,” pungkasnya. (Ydi)
