BANDUNG LJ – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pandangan umumnya terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dalam Rapat Paripurnadihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat serta para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara (7/7).
Dalam paripurna tersebut, Fraksi Partai Demokrat (F.PD) menemukan data realisasi anggaran yang masih di bawah 80% dibeberapa OPD diantaranya realisasi anggaran di Dinas Pendidikan sebesar 78,35%, Dinas Perhubungan 71,08%, Dinas Olahraga dan Pemuda 78,96% serta di Sekretariat DPRD sebesar 78,40%. Terkait hal tersebut F.PD meminta agar dilakukan langkah-langkah antisipatif terhadap faktor-faktor penghambat serta pengawasan yang terintegrasi antar sesame penanggungjawab anggaran.
Sementara itu terkait peningkatan penerimaan PAD yang cukup signifikan yang salah satu faktornya adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, F. PDI.P dalam pandangan umum fraksinya memandang besarnya kontribusi masyarakat untuk APBD tidak diimbangi dengan pelayanan yang cukup dari pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, F. Partai Golkar meminta penjelasan mengenai relokasi lahan pacuan kuda karena kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 tahun anggaran dan dianggap mengganggu terhadap penyelesaian pembangunan Sport Jabar Arcamanik. Selain itu, F. Golkar juga meminta agar pihak eksekutif melakukan pengamanan lahan Bandara BIJB Kertajati baik yang sudah dibebaskan maupun yang belum.
Dalam pandangan fraksinya yang dibacakan Is Budi Widuri, , F. PKS selain agar OPD memaksimalkan program dan anggarannya juga meminta agar dilakukan penataan dan evaluasi kinerja yang menyeluruh terhadap beberapa BUMD, agar tujuan pendirian BUMD yaitu memberi kontribusi terhadap PAD dapat tercapai.
Berkaitan dengan tindak lanjut LHP BPK RI, bahwa sampai dengan semester II Tahun 2013 terdapat 683 temuan dengan 1.340 rekomendasi senilai Rp 412,7 miliar dan dari jumlah rekomendasi tersebut, 63% rekomendari senilai Rp 376,2 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, 21% rekomendasi senilai Rp 29,5 miliar belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut dan 16% rekomendasi senilai Rp. 7,1 miliar belum ditindaklanjuti, F. PPP meminta penjelasan.
Dengan Silpa tahun 2013 yang mencapai Rp. 3,586 triliun lebih, F.P.Gerindra berpandangan dengan besarnya Silpa maka rakyat Jawa Barat telah kehilangan sebagian haknya, karena itu diharapkan ke depan hal ini tidak terjadi lagi.
Catatan lain juga disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat diantaranya Fraksi Hanura-PKB yang menyatakan fraksinya sampai saat ini belum mengetahui apa dan berapa yang menjadi parameter baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam menentukan jumlah pendapatan Dana Perimbangan yang sewajarnya diterima Pemprov Jabar, karena itulah F. Hanura-PKB sebagaimaan dibacakan Ujang Pahpulwathon meminta penjelasan gubernur.
Menutup pandangan umum fraksi, Aep Sulaeman dari F. PAN dalam pandangan umum fraksinya menyoroti pendapatan daerah yang bersumber dari PAD pada penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan yang realisasinya hanya 99,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 261,60 milyar lebih dan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 262,31 milyar lebih. Menurut F. PAN ini masih didominasi sebagian besar oleh penerimaan pembagian deviden dari BJB, sementara BUMD yang lainnya belum memberikan kontribusi yang signifikan sesuai harapan. (iHSAN)
