[lintasjabar tkp=”KBB”] Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja dalam rangka menggali informasi terkait pembentukan daerah otonomi baru ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Rabu (12/8/2020).
Kunjungan tersebut diterima Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Imam Santoso, pihaknya menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Daerah Otonomi Baru (DOB) diantaranya kemampuan manajemen pemerintahan yang kurang memadai.
Salah satunya adalah ketersedian aparatur pemerintahan yang kompeten yang mengakibatkan laju pertumbuhan tata kelola pemerintahan yang cendrung lambat.
Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi I Bedi Budiman memuji lompatan besar Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom yang baru yang bisa dikatakan berhasil pada tahun 2020 ini secara infrastruktur, penguasaan aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
“Saya mengira Bandung Barat ini sumber pendapatan asli daerahnya dari sektor pariwisata, ternyata yang dikatakan Pa Imam tadi dari sektor industri yang paling besar, ini membuktikan bahwa meskipun lingkupnya kecil tapi sektor industri ini mempunyai impact yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah,” terangnya.
Selain itu pada kesempatan yang sama anggota Komisi I, Sadar Muslihat mengungkapkan penguasaan aset daerah yang dilimpahkan dari daerah induk masih mengalami kendala yang cukup pelik, bahkan bisa sampai ke ranah hukum.
Dirinya berharap nantinya usulan DOB yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terencana secara matang sehingga permasalahan yang akan muncul di kemudian hari dapat diantisipasi se minimal mungkin. (Red)
