BANDUNG LJ – Pemerintah propinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar, menandatangani RKUA dan PPAS APBD tahun 2016. RKUA dan PPAS ditandatangani masing-masing Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana dan Abdul Haris Bobihoe.
Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan tersebut terdapat catatan penting berkaitan dengan penyelenggaraan PON XIX. Dengan anggaran untuk pembukaan dan penutupan PON membutuhkan anggaran hingga satu trilyun. Selain itu juga pembangunan infrastruktur pembangunan venua PON.
“Yangh paling dekat ini masalah pembukaan PON, harus kita fikirkan sebaik mungkin,” ujar Aher (sapaan akrab Gubernur Jabar) di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro no 27, Kota Bandung.
Dia mengharapkan, pembahasan Rencana Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun 2016, dapat selesai sebelum tahun ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan tindaklanjut pembahasan APBD murni Provinsi Jabar tahun 2016, akan dibahas melalui rapat Komisi-Komisi.
Dengan ditandatanganinya KUA dan PPAS, kemampuan anggaran tinggal dihitung. Di rencana Perubahan APBD Provinsi Jabar tahun 2016, volume APBD kemungkinannya dapat mencapai hingga Rp 30 triliun .
Untuk program yang mendapatkan prioritas adalah program penyelenggaraan PON yang tidak lama lagi akan segera bergulir. Dalam kategori genting dan penting diantaranya penyelesaian infrastruktur venue cabang olah raga yang tersebar di Jabar harus siap sebelum penyelenggaraan PON dimulai. Selain itu, pengelolaan alhfungsi SMK dan SMA yang diambil Laih oleh propinsi juga harus dipersiapkan dengan baik dan mendapat prioritas tinggi. Sebab, hingga saat ini masih ada wilayah yang belum memberikan data masing-masing kepala daerah kepada propinsi. (Ydi)