BANDUNG (Lintasjabar.com),- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menggelar pertemuan tertutup dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jabar membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2010 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (25/4).
Pada kesempatan tersebut, Heryawan menjelaskan dan manjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan anggota Pansus LKPj seputar kinerja pemerintahan sepanjang 2010 lalu.
“Banyak yang saya sampaikan pada pertemuan tadi, yang menonjol seperti pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat yang harus ditingkatkan,” jelas Heryawan usai melakukan pertemuan.
Menurut Heryawan , dirinya bersama pansus sepakat melakukan peningkatan program-program pembangunan untuk mendongkrak IPM (indek pembangunan manusia) di Jabar.
“Alhamdulillah, meskipun target belum tercapai seluruhnya, tapi tetap ada perbaikan dan kenaikan terhadap IPM di Jabar saat ini,” katanya.
Ia mengaku pada tahun anggaran 2010 lalu target-terget pembangunan memang masih dianggap kurang maksimal dibandung kondisi riil saat ini. Namun ia meyakinkan bahwa seluruh program pembangunan pada 2010 lalu, tidak ada yang masuk dalam kategori terpuruk.
“Kita bersyukur semua program pembangunan bisa terlaksana di tahun 2010 tersebut,” tutur Ahmad Heryawan.
Sementara itu ditempat yang sama seusai pertemuan Pimpinan Pansus LKPJ masing-masing, Selly Gantina, Yod Mintaraga dan Didin menyampaikan beberapa penjelasan. Pansus LKPJ, tim Pansus mengungkapkan beberapa hasil kajian.
Dalam konpres tersebut, Selly, memaparkan dalam rangka pembahasan LKPJ, berkenaan dengan pencapaian IPM, Pansus meminta agar Pemprov. Jabar terus meningkatkan pencapaian pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, kendati Pemprov. Jabar telah mempunyai lembaga LPSE yang dinilai membanggakan, dari sisi kualitasnya dinilai harus ditingkatkan, karena dalam penetapan pemenang lelang pemenang lelang mayoritas dimenangkan oleh perusahaan yang menawarkan harga terendah.
Janji-janji kampanye, juga dikritisi karena dilatarbelakangi terbatasnya anggaran ada yang belum bisa diwujudkan dalam tahun 2010 diantaranya janji KTP berasuransi,janji pembukaan 1 juta lapangan kerja,papar legislator dari PDIP ini.
Sementara itu, Didin dalam pertemuan tersebut menambahkan dalam pembahasan LKPJ Pansus sempat mengkritisi data-data laporan karena data yang disampaikan ada yang disajikan dari beberapa instansi antara lain dari OPD di lingkungan Pemprov. Jabar, BPS dan data yang disajikan dalam LKPJ.Terkait dalam proses sinkronisasi, maka data yang dijadikan rujukan sebagai data akurat adalah data yang diperoleh dari BPS. (Zaen)
