BANDUNG LJ – puluhan orang mewakili 7000 guru honorer SD, SMP dan SMA di Kota Bandung, mendatangi kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jl. Diponegoro no 27 Kota Bandung Selasa (15/9).
Mereka diterima, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat, Yonandar dan dr Ikhwan Fauzi di ruang Fraksi PDIP
Koordinator guru Honor ini, Yanyan melaporkan bahwa sudah 3 bulan ini honor dan tunjangan profesi dari 7000 guru atau sekitar Rp 31,5 miliar belum dibayar. Sedangkan guru PNS sudah menerimanya.
Menurut Maryam,38 seorang guru SD Andir Mukti di Cijerah Kota Bandung yang sudah menjadi guru honor sekolah swasta sejak kuliah atau sudah 16 tahun ini merasa sering diperlakukan diskriminatif oleh Disdik kota Bandung dan Disdik Jabar.
Maryam saat mendatangi gedung DPRD membawa bayinya. Maaf pak saya bawa bayi karena tidak ada yang menjaga. Bayar pembantu tidak punya uang pak, katanya dihadapan 2 anggota DPRD yang menerima kedatangan mereka.
Sudah 3 bulan ini atau bulan April, Mei dan Juni uang tunjangan sertifikasi mereka belum dibayar. Padahal, guru-guru PNS sudah pada dibayar.
“Kami ini mengajar dengan sungguh-sungguh tidak seperti guru PNS yang sudah datangnya terlambat, mengajar apa adanya. Guru PNS ini merasa mau terlambat ngajar atau tidak datang mengajar mereka pasti digaji,” ketusnya.
Mereka dibayar per triwulan(3 bulan) Rp 4,5 juta oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) setelah diproses oleh Diknas Kota Bandung dan Diknas Jawa Barat.
Dikatakan, didalam data KPPN honor mereka sudah dibayarkan.Namun setelah dicek di Bank Jabar/Banten, tidak ada. Mereka juga khawatir bila sampai setahun uamh sertifikasi tidak dibayar bisa berakibat hangus dan tidak dibayar lagi.
Dalam demo aksi damai tersebut,mereka juga membawa sejumlah poster di antaranya bertuliskan. “Kerja Diknas mirip dengan keong”.Kesejahteraan lambat,pendidikan pun jauh tertinggal. (Ihsan)
