BANDUNG, LINTAS JABAR – Minimnya fasilitas pendidikan tingkat menengah yang berada di Batununggal menjadi sorotan DPRD Jawa Barat. Pasalnya di kecamatan tersebut hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jumat 27 Maret 2026.
“Yang pertama, ternyata Kecamatan Batununggal tidak mempunyai SMA, kemudian juga SMK. Dan jika dibanding kecamatan lain yang jumlah penduduknya di bawah Kecamatan Batununggal, mereka mempunyai SMK, ada yang sampai 8, bahkan SMK negeri ada 2, kemudian juga swasta,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi usulan prioritas masyarakat yang akan segera ditindaklanjuti bersama Pemerintah Kota Bandung. Ia menjelaskan, kebutuhan lahan minimal sekitar 4.000 meter persegi akan disiapkan oleh pemerintah kota, sementara pembangunan fisik dimungkinkan menggunakan anggaran provinsi.
“Nah, ini menjadi usulan mereka, dan insya Allah saya akan langsung menindaklanjuti dengan Pak Wali Kota. Karena aturannya, untuk pengadaan lahan harus oleh pemerintah kota,” katanya.
Persoalan pemanfaatan lahan di daerah aliran sungai (DAS) yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) juga tak luput menjadi perhatian saat itu. Disampaikan Iswara, pasca penertiban oleh BBWS, terdapat sejumlah lahan kosong yang rawan dimanfaatkan untuk kegiatan negatif.
“Setelah ada penertiban oleh BBWS dan sektornya, ada lahan-lahan yang menjadi kosong, yang menurut para pimpinan wilayah banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak baik,” jelasnya.
Masyarakat, lanjut dia, mengusulkan agar lahan tersebut dimanfaatkan secara produktif, seperti untuk program buruan sae, budidaya maggot, hingga pengolahan sampah.
“Mereka mengharapkan lahan itu bisa digunakan untuk buruan sae, untuk maggot, untuk mengolah sampah. Mereka juga meminta dimediasi ke BBWS, karena itu instansi pusat,” tuturnya. (*)
