BANDUNG (LJ),- Sepuluh orang anggota masyarakat yang mewakili peserta Askes (asuransi sosial kesehatan )yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat mengadukan kekecewaan mereka atas layanan yang telah mereka terima dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Social) Kesehatan, yang jauh dari apa yang diharapkan oleh mereka. Mengadukan layanan BPJS Kesehatan dan RS yang mereka terima ke DPRD Jabar melalui Komisi E yang menangani masalah kesejahteraan rakyat, Senin (17/2)
Mereka diterima Ketua Komisi E, Didin Supriadin, Humardani, SE, SH, MH ,MM dan Hj. Enok Erwin dan jajaran Dinas kesehatan Jabar yang dipimpin dr. Alma Lucya, serta BPJS Kesehatan Jabar yang dipimpin dr. Aries Kepala BPJS Kesehatan Jabar di ruang Pansus DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung.
Sebagian besar diantara mereka adalah pensiunan PNS itu dipimpin oleh Tomas Sitepu mantan anggota DPRD yang memfasilitasinya untuk bisa mengadukan dan mencari solusi atas hak mereka yang tidak terpenuhi dan permasalahan pelayanan kesehatan yang dialaminya, karena apa yang mereka terima dirasakan tidak sesuai dengan standar pelayanan dan kebutuhan mereka, sesuai dengan kewajiban yang telah mereka bayar selama menjadi PNS, kepada anggota Komisi E DPRD Jabar.
Salah satu keluhan disampaikan Haryati Ardiwilaga pensiunan Gol. IV C Guru SMPN 5 Bandung mengeluhkan merasa tidak dihargai masa bayar iuran askes selama menjadi PNS oleh pelayanan BPJS Kesehatan saat ini, referral dari puskesmas tidak dihargai oleh Rumah Sakit Salamun dengan alasan dibatasi oleh aturan kuota laboratorium maupun obat-obatan.
“Referral ke Salamun dan rumahsakit lainnya juga hanya membuat nelangsa, kami ingin dilayani sesuai kesetiaan kami bayar Askes” keluhnya.
Dengan kenyataan-kenyataan yang dialami oleh para peserta askes yang notabene adalah pensiunan, Tomas Sitepu mempertanyakan berapa besar anggaran yang sudah masuk melalui askes ini dan berapa besar yang telah digunakan bertolak belakang dengan gedung–gedung askes yang mewah dan mobil-mobil mereka yang mahal, untuk itu Tomas minta agar KPK, kepolisian menyelidiki hal ini.
“Berapa uang yang sudah masuk dan yang sudah digunakan, ini minta di crosscheck oleh KPK, Jaksa dan Kepolisian” ujarnya. Bahakn ditambahkannya, obat-obatan yang sudah dresepkan oleh dokter sebanyak 5 ternyata yang ada hanya 2 atau 3 saja. (San)