BANDUNG LJ – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2013, akhirnya akan dibahas dan digelar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Barat pada Senin dan Selasa pekan depan (31/2 dan 1/3/14).
Dalam pembahasan LKPJ nanti, Pansus janji bersikap tegas dalam menyikapi LKPJ Gubernur. Seluruh Pimpinan OPD diminta wajib hadir.
Menurut Ketua Pansus LKPJ, Didin Supriadin, Pansus sudah mengagendakan OPD yang akan diundang. “Untuk itu, kita meminta seluruh Kepala Operasional Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hadir dalam rapat Pansus I,” kata Didin, tidak ingin sikap pejabat OPD menganggap enteng LKPJ.
Bahkan, Didin mengancam, bahwa pihaknya tidak membolehkan OPD ikut rapat Pansus I jika tidak dihadiri langsung Kepala OPD masing-masing. “Semua kepala OPD baik Dinas, Badan, BUMD diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan. Kalau berhalangan sehingga diwakilkan kita tidak akan terima, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam rapat dan akan kita tunda pembahasannya,” tegas Didin kepada wartawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, (26/2/14).
Didin menegaskan, sikap tegas itu muncul karena LKPJ yang dibacakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada pekan lalu menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan DPRD Jabar.
Dirinya pun berharap Pemprov Jabar, dalam hal ini masing-masing OPD, memberikan klarifikasi yang jelas dan terbuka. Serta pihaknya dengan tegas menghimbau agar tim penyusun LKPJ dan Sekda pun dapat hadir. –San-
