Oleh: Herdiana*
KETIKA Santri Masuk PolitikHari Santri setiap tahun diperingati dengan semangat kebangsaan dan religiusitas yang tinggi. Santri digambarkan sebagai penjaga moral bangsa, pewaris perjuangan para ulama, dan benteng keikhlasan dalam membangun negeri.
Namun pada saat yang sama, kita menyaksikan paradoks yang menggelisahkan: semakin banyak santri terlibat dalam politik, semakin tipis pula jarak antara nilai pengabdian dan godaan kekuasaan.
Politik yang mestinya menjadi ladang dakwah justru kerap berubah menjadi gelanggang ambisi. Partai-partai yang mengusung jargon keislaman dan moralitas santri pun tak luput dari gejala yang sama: dominasi elit, pemujaan terhadap ketua umum, dan matinya musyawarah.
Dari Pesantren ke Pusat Kekuasaan
Pesantren selama berabad-abad mengajarkan tawadhu, adab, dan musyawarah. Di sana, seorang santri belajar bahwa ilmu harus melahirkan kerendahan hati, dan kepemimpinan sejati lahir dari pelayanan, bukan perintah.
Ironisnya, ketika sebagian santri memasuki gelanggang politik, nilai-nilai itu sering lenyap di balik struktur partai yang hierarkis dan otoritatif.
“Ketua umumisme” — sebuah istilah yang menggambarkan pemusatan kekuasaan di tangan satu orang — telah menjadi agama baru di banyak partai, termasuk yang berlatar santri.
Musyawarah yang semestinya menjadi ruh syuro berubah menjadi upacara simbolik. Hasil rapat sering kali sudah ditentukan sebelum rapat dimulai. Semua keputusan strategis dirujuk bukan pada pertimbangan jamaah, tapi pada kehendak satu figur.
Ketaatan Tanpa Akal, Loyalitas Tanpa Ruh
Dalam tradisi pesantren, santri diajarkan untuk ta’dzim (menghormati), bukan taqlid buta. Ia patuh pada guru karena melihat ilmunya, bukan karena takut pada kekuasaannya.
Namun di banyak partai, tradisi ini terdistorsi: loyalitas diukur dari seberapa patuh pada ketua umum, bukan seberapa jujur pada prinsip perjuangan.
Ketaatan tanpa akal adalah kemunduran
Dan partai tanpa musyawarah sejatinya hanyalah lembaga tanpa ruh — hidup secara struktural, tapi mati secara spiritual.
Santri dan Ujian Kekuasaan
Hari Santri seharusnya menjadi momen muhasabah nasional bagi para politisi yang lahir dari rahim pesantren.
Apakah nilai yang dibawa santri ke politik masih mencerminkan adab pesantren? Ataukah mereka kini justru menjadi bagian dari budaya baru yang mengagungkan kekuasaan melebihi kebenaran?
Santri dulu turun ke medan jihad untuk membela kemerdekaan bangsa. Santri hari ini harus berani berjihad melawan ego dan penyimpangan moral di tubuh partai.
Jihad yang paling berat bukan di medan perang, melainkan di ruang rapat — saat suara kebenaran harus berhadapan dengan “titah” elite.
Mengembalikan Syuro ke Rumah Politik
Syuro bukan sekadar sistem, tapi cermin kesetiaan terhadap nilai keadilan dan kerendahan hati.
Pemimpin yang takut bermusyawarah sesungguhnya sedang takut kehilangan kendali atas ilusi kekuasaannya.
Sementara pemimpin sejati, sebagaimana diajarkan Rasulullah ﷺ, justru semakin rendah hati ketika amanah semakin besar.
Maka pada momentum Hari Santri ini, semestinya kita menyerukan satu hal sederhana namun fundamental:
Kembalikan ruh syuro ke rumah partai
Kembalikan politik sebagai ladang pengabdian, bukan alat pemujaan terhadap figur.
Sebab partai tanpa musyawarah bukanlah rumah demokrasi — melainkan rumah takhta.
*Aktivis dan Pemerhati Gerakan Sosial.
DISCLAIMER: Tulisan ini merupakan artikel opini yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini tidak mewakili pandangan atau kebijakan organisasi dan redaksi lintasjabar.com
