BANDUNG LJ – DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadapi diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 mendatang. Seperti diketahui, pemberlakukan MEA memungkinkan lalu lintas barang, tenaga kerja, jasa, dan investasi di wilayah Asia Tenggara.
Integrasi ekonomi ini dinilai mampu menjadi peluang yang besar, dengan catatan mampu memenangkan persaingan di era yang serba mudah itu. Sehingga, Indonesia khususnya Jabar, harus memiliki sejumlah persiapan agar tidak hanya menjadi pasar bagi serbuan kekuatan ekonomi negara lain.
Ketua Komisi B DPRD Jabar Selly Gantina menilai, Pemprov Jabar masih belum serius dalam menyikapi MEA. Selly mengatakan, pemprov belum memiliki grand desain untuk mengantisipasi kebijakan yang berlaku di seluruh kawasan Asia Tenggara itu tutur Selly pada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (12/8).
Menurut Selly, ini terlihat dari belum adanya upaya dalam melindungi produk dan tenaga kerja asal Jabar. Sebagai contoh, Selly menjelaskan, untuk bidang industri, Pemprov Jabar belum melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja asal Jabar.
“Di daerah kawasan industri kita, pekerjanya tidak bersertifikat atau sarjana, sementara setiap tahun mereka (pekerja) demo menuntut peningkatan upah minimum. Kalau ini terus dilakukan, sementara pemerintah tidak mengantisipasi, bisa jadi investor mempekerjakan buruh-buruh dari Vietnam, Philipina, atau Thailand, karena mungkin gajinya lebih murah dan telah bersertifikat,” terangnya.
Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, Indonesia dan Jabar menjadi pasar potensial bagi negara lain. Bahkan, kata Selly, sejumlah negara ASEAN telah menyiapkan tenaga kerjanya yang pandai berbahasa Indonesia.
“Ada juga pengacara, dentist, hingga auditor dari negara lain yang siap kerja di Indonesia. Mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Ini mungkin terlihat sepele, tapi harus diperhatikan,” katanya. (Ihsan)
