BANDUNG (LJ),- Ada beberapa pemerintah kabupaten kota yang tampaknya kurang responsif terhadap bantuan yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini diantaranya terjadi pada bantuan-bantuan kesehatan dari Pemprov yang kurang begitu ditanggapi dengan baik oleh Pemkab padahal bantuan tersebut setidaknya dapat mengurangi beban Pemkab.
Demikian yang diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat Syafruddin Mahaputra saat Komisi E melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kab, Bandung Barat (10/10).
“Tentunya kami datang ingin melihat apa yang bisa kami bantu dan berikan kepada masyarakat di kab/kota khususnya terkait masalah pelayanan kesehatan, namun memang adakalanya Pemkab sendiri kurang begitu resfonsif terhadap apa yang kami tawarkan,” kata Mahaputra.
Untuk itu Agus Welliyanto Santosa, Wakil Ketua Komisi E juga berharap agar pemkab/kota bisa responsif dan segera menanggapi apa yang ditawarkan Pemprov apalagi bila menyangkut kepentingan masyarakat diantaranya masalah kesehatan ini.
Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Cililin, dr. Okto, dalam penjelasannya mengemukakan untuk RSUD Cililin ini, pihaknya telah mendapatkan bantuan dri Pemprov pada tahun 2013 lalu dan telah digunakan untuk pembangunan ruang isolasi.
“Untuk operasionalisasi RSUD Cililin kami memang mendapatkan bantuan dari Pemkab melalu Jampersal dan Jamkesmas meskipun jumlahnya belum mencukupi, alat kesehatan ada bantuan dari pusat, status tanah milik Pemkab dan saat ini RSUD Cililin statusnya masih sebagai UPTD di bawah Dinas Kesehatan KBB,” terang Okto.
Saat ini menurut Okto, RSUD Cililin masih membutuhkan SDM terutama untuk dokter spesialis serta pengembangan rumah sakit. Apalagi menurutnya luas tanahnya yang mencapai 20 hektar masih dimungkinkan untuk diperluas lagi.
Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri sebagaimana yang dikemukakan Agus mendorong agar RSUD Cililin ini dapat ditingkatkan statusnya dari rumah sakit tipe C menjadi tipe B.
Untuk bantuan yang mungkin bisa diberikan dari provinsi, Agus meminta agar pihak rumah sakit dapat mengajukannya ke Pemprov agar dapat masuk pada pembahasan APBD Murni 2014. (Ihsan)
