BANDUNG LJ – DPRD Jawa Barat meminta para pimpinan BUMD menandatangani fakta integritas.
Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat perdana dengan seluruh BUMD yang ada yakni Bank bjb, PT Jasa Sarana, PD Agronesia, PD Jawi, PT Jamkrida Jabar, PD Agro Jabar, PT Tirta Gemah Ripah, dan PD AP. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing BUMD memaparkan rencana bisnis serta evaluasi kinerja 2014.
“Perusahaan juga memaparkan perencanaan. Kesimpulan umum, kami meminta Pemprov Jabar menerapkan fakta integritas yang harus ditandatangani direksi BUMD,” kata Didin di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung kemarin,
Lebih lanjut dikatakannya,Pemprov Jabar tinggal melakukan pergantian direksi saat sejumlah target yang ditetapkan tidak tercapai. Tetapi sebenarnya direksi tersebut sudah harus secara otomatis mengundurkan diri saat gagal target.
Menurut Didin,”Buat apa direksi bertahan kalau tidak mencapai target,”tuturnya seraya menerangkan BUMD dibentuk untuk memberikan pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Jabar. Namun kondisi sekarang tidak seluruh BUMD masuk kategori sehat, bahkan ada yang merugi terus.
Ditambahkannya,Pemprov harus menyikapi kinerja BUMD yang sudah tidak memberikan keuntungan. Misalnya PDAP (Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan) yang belum juga ditutup, padahal sudah disepakati bersama dewan setahun lalu. Konsekuensinya utang bisa bertambah karena diberi modal sudah tidak mungkin,pungkas manatan ketua Komisi V ini. (San)
