BANDUNG LJ – Menyoal rencana Pemerintah Propinsi Jawa BArat yang akan membangun Mesjid Terapung, Ketua Komisi IV DPRD Jabar Ali Hasan mengaku khawatir bila lahan yang akan digunakan untuk salah satu proyek masjid monumental tersebut justru milik swasta, dalam hal ini pihak pengembang.
Oleh karena itu, Ali menilai, akan lebih baik jika Pemprov Jabar menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan mesjid terapung tersebut. Sehingga, saat pembangunan berjalan, tidak ada lahan yang bukan milik pemprov.
“Jangan sampai pengembang yang enak. Karena anggarannya semua pemprov, kita tidak tahu apa minta juga dana ke pusat atau tidak,” katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (09/12)
Ditambahkannya, Komisi IV dalam waktu dekat akan mengundang pengembang Summarecon untuk memastikan hal ini. Terutama untuk meminta informasi mengenai ruas tanah kawasan masjid apakah masih ada tanah milik pengembang tersebut atau tidak.
“Dalam waktu dekat kita undang, supaya informasinya jelas. sebab hal ini berkaitan seluruh pembiayaan pembangunan masjid berasal dari APBD Jawa Barat.” pungkas. (Ydi)
