Komisi V DPRD Jabar Akan Perjuangkan Keberadaan & Hak Guru Bantu Daerah Terpencil

  • Bagikan

[lintasjabar tkp] Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, menerima audiensi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, terkait permasalahan Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bogor, audiensi bertempat di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa. (17/11/2020).

Audiensi pada kesempatan kali ini didasari dengan, problematika GBDT khususnya di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu masalah pendidikan yang mendesak untuk diselesaikan terutama terkait dengan nasib GBDT yang dalam satu tahun terakhir tidak menerima intensif/honor.

Untuk itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menanggapi permasalahan yang terjadi kepada GBDT ini. Ia mengatakan solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah harus adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai leading sektor dengan Dinas Pendidikan di 27 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Abdul Hadi juga mengatakan pihaknya menekankan agar permasalahan ini tidak terjadi lagi dan harus dirumuskan dalam RAPBD 2021 mengenai alokasi bagi para GBDT, Abdul Hadi juga menambahkan kepada pihak eksekutif baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar memasukan hal tersebut pada triwulan pertama pada bulan Januari, Februari, Maret tahun 2021, serta Dinas Pendidikan harus mempunyai data yang akurat bagi jumlah GBDT, agar pencairan honorarium bisa berjalan sesuai dengan seharusnya.

Kedepannya Abdul Hadi mengatakan, Komisi V sebagai komisi bidang Pendidikan akan selalu memperjuangkan keberadaan GBDT, serta kedepannya Hak GBDT berjalan sesuai mekanisme yang ada. (San)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan