BANDUNG LJ – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemutakhiran data untuk penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Hal itu diperlukan untuk optimalisasi bantuan terhadap kabupaten kota di Jabar. Anggaran sebesar Rp 1,7 T untuk keperluan operasional sekolah yang diberikan kepada siswa harus terserap dengan baik.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, informasi kebutuhan penerima bantuan harus didata secara akurat.Perencanaan anggaran 20 persen untuk pendidikan harus sesuai dengan realisasinya pada APBD 2017 nanti. Selain itu, berkaitan dengan Permendagri no 18 tahun 2016 tentang Susuna Organisasi Tata Kerja (SOTK) disemua pemerintah daerah. Tidak terkecuali di wilayah KBB, bagaimana perencanaan terkait hal itu.
“Bagaimana perencanaan maupun mekanisme distribusi dana BOS baik dari pusat maupun daerah. Terlebih setelah diberlakukannya perubahan SOTK ini,” ujar Yomanius di Disdik KBB, Jalan Cisarua, KBB, Kamis (1/9). Selain itu, lanjut dia, berapa besaran nominal ideal yang akan diterima per siswa di pendidikan menengah agar tidak membebani para orang tua siswa dalam pendidikan anak serta untuk mengakomodir para tenaga pendidiknya termasuk promosi guru di KBB. (Ydi)
