BANDUNG LJ – DPRD Jawa Barat menolak rencana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menaikkan premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bahkan hal tersebut dinilai sebagai langkah keliru karena hanya akan membebani masyarakat. Terlebih kenaikan itu tidak menjamin pelayanan kepada masyarakat. Demikian dikatakan Ketua Komisi V DPRD Jabar,Agus Welianto di Gedung DPRD, Bandung, Rabu (11/3).
Sebagai contoh, sejauh ini masyarakat banyak yang mengeluhkan pelayanan BPJS, terutama dari sisi administrasi. Bahkan masih banyak warga yang kesulitan mengakses program JKN karena minimnya tempat pendaftaran.“BPJS harus membuka outlet-outlet di masyarakat, sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Jangan sampai warga mendaftarkan saja susah. Jadi dari segi administrasi dulu dipermudah,” katanya.
Kemudian kaitannya dengan alasan mengurangi defisit, menurutnya itu tidak wajar, terlebih biaya operasional BPJS bisa ditekan, misalnya dari sisi obat. Pemerintah, bisa mensubsidi obat-obatan yang diberikan kepada pasien, sehingga bisa menekan biaya yang ditanggung BPJS.“Harusnya pemerintah secara pro aktif ikut mempermudah. Jangan masyarakat yang dipersulit,” tegasnya.
Wakil rakyat ini menyesalkan mahalnya biaya obat-obatan yang harus ditanggung, salah satunya karena bahan baku yang masih impor. Padahal, Indonesia merupakan produsen bahan baku obat-obatan terbesar di dunia. Seharusnya harga obat-obatan di kita bisa terjangkau.“Kita ini hanya mencap merek (obat). Padahal, bahan-bahannya dari kita. Jadi ini soal kemauan pemerintah,” pungkasnya.
Seperti diketahui, BPJS berencana menaikkan premi JKN pada tahun ini. Kenaikkan ini dilakukan untuk mengurangi defisit yang kini dialami BPJS. Menteri Kesehatan Nila Moeloek pun menyetujui rencana kenaikkan tersebut. (San)
