BANDUNG LJ – Penyusunan anggaran terkait keperluan Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 pada RAPBD Murni 2016 dinilai tidak maksimal. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya dokumen penganggaran yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke DPRD Jabar.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, Pemprov Jabar tidak bisa memaparkan secara gamblang terkait rencana persiapan anggaran PON XIX/2016. “Kita tanya berapa jumlahnya, eh enggak ada dokumennya, enggak ada datanya,” kata Untung di Bandung kemarin.
Lebih lanjut dikatakannya hal serupa,terjadi pada bantuan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Jabar. Dokumen dan data bantuan untuk program Jabar Kahiji ini tidak sesuai dengan yang diharapkan.
“Berapa alokasi KONI Jabar supaya dapat juara umum, enggak ada dokumennya,” katanya. Oleh karena itu, Untung mengaku kecewa dan menilai pemprov tidak serius dalam membahas RAPBD ini.
Terlebih, data dan dokumen yang tidak lengkap pun terjadi pada bidang pendidikan, yakni untuk pembangunan ruang kelas baru dan dana bantuan operasional sekolah. “Kita melihat Pemprov Jabar ini tidak serius. Dokumen tidak lengkap itu jadi cermin ketidakseriusan,”jelasrnya.
Untuk menyebut, dari total APBD Rp 27 triliun, data dan dokumen yang tidak lengkap terjadi pada sekitar Rp 9 triliun anggaran. Sehingga, pihaknya langsung melayangkan protes ke pimpinan DPRD Jabar agar segera meminta penjelasan dari pemprov. “Kami Komisi V sudah meminta pimpinan DPRD agar segera melayangkan protes,” pungkasnya. (Ydi)
