BANDUNG LJ – Ratusan massa yang tergabung dalam Hizbur Tahir Indonesia (HTI)mendatangi DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Selasa (11/11).Mereka menyampaikan aspirasi terkait penolakkan kenaikan BBM.
Para pengunjuk rasa itu diterima Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul Haris Bobiho di Kantor DPRD Jabar.
Abdul Haris mengatakan, atas kenaikan BBM dihadapan massa penyampaian aspirasi mengatakan kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Dengan adanya aspirasi penolakan rencana kenaikan BBM, kan diteruskan aspirasi penolakan melalui Kepala Daerah dalam hal ini kepada Gubernur Jabar.
Dengan penyampaian aspirasi ini ,diharapkan Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dapat meneruskan ke DPR RI.
Abdul Haris, menambahkan secara pribadi, rencana kenaikan BBM patut untuk ditolak. Hal yang menjadi alasannya, karena masih ada kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk menutup defisit APBN.
Menurutnya kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya pembenahan di semua sektor bisa terangnya kepada wartawan.
Lebih lanjut dikatakan politisi dari Partai Gerindra ini, aspirasi penolakan kenaikan harga BBM dari HTI merupakan aspirasi pertama yang menolak rencana kenaikan BBM.
Aspirasi ini harus diteruskan baik kepada Kepala Daerah maupun DPR RI, karena alasan penolakkan realistis, faktanya belum harga BBM naik, harga kebutuhan pokok kini mulai naik.
Berkenaan dengan rencana kenaikan BBM, patut dipertanyakan rencana pencabutan Subsidi akan dialokasikan untuk program apa. (San)
