May Day, Ayi Terima Demo Buruh

  • Bagikan

BANDUNG (Lintasjabar.com),- Disela-sela kegiatannya, Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda, menyempatkan diri menerima ratusan orang buruh yang akan menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Bandung, di ruang tengah Balikota Bandung, Jl. Wastukancana No.2, Rabu (01/05/2013).

Kedatangan para buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 tersebut untuk menyatakan sikap terkait peringatan hari buruh ‘may day’ 1 Mei yang merupakan momentum bersejarah bagi kaum buruh di seluruh dunia.

Pada hari itu di masa lampau ditetapkan pemberlakuan 8 jam kerja per hari setelah melalui perjuangan panjang tahun 1886-1889, saat ini di beberapa negara hari buruh tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional sebagai tanda hari kemenangan buruh.

Ayi mengucapkan terima kasih kepada seluruh buruh di Kota Bandung karena tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam menyampaikan aspirasinya, “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman buruh dimanapun berada, yang sudah berhasil menjaga kondusifitas kota, pada tahun 2002 may day ini menjadi ancaman yang sangat luar biasa, pada saat itu puluhan mobil dibakar sehingga luar biasa sangat mencekam sekali, tapi pada tahun ini di Bandung suasana tetap terjaga, aman dan kondusif,” sampainya.

Lebih lanjut dikatakannya, “Ini tidak terlepas berkat kerjasama dari teman-teman buruh, karena pemerintah tidak akan mampu menjaga demo yang luar bisa besar, apalagi di Kota Bandung saja mempunyai lebih dari 250 ribu buruh, kepolisian sekalipun dalmas dikerahkan tidak akan sanggup membendung 250 ribu buruh ini jadi satu satunya yang paling mungkin menjaga may day ini adalah teman teman buruh sendiri,” katanya.

Upah murah dengan sistem minimum, meminta adanya perda perlindungan buruh juga fasilitasi pemerintah mengenai pengadaan rumah murah, pelaksanaan sistem kontrak yang tidak berkesudahan, hingga hubungan kerja dengan sistem kerja outsourching, disampaikan Hermawan dan kawan kawannya kepada Wakil Walikota Bandung yang saat itu didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandung, Kamelia Purbani, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekertaris Daerah, Yossi Irianto.

“kami SBSI 1992 menyatakan sikap dan menuntut agar 1 mei ditetapkan sebagai hari libur nasional, pemberlakuan upah layak untuk buruh, hapus sistem kerja kontrak-outsourching, revisi UU no.2 tahun 2004 tentang PPH, menghentikan pemberangusan serikat, menolak kenaikan BBM, mewujudkan pendidikan gratis dan perumahan murah untuk buruh dan revisi perda ketenagakerjaan,” kata Hermawan menyampaikan sikapnya.

Lebih lanjut dikatakan Hermawan, saat ini kondisi kaum buruh di indonesia masih jauh dari sejahtera, karena buruh dihadapkan semakin tingginya biaya kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan upah yang diterima, sehingga ia meminta adanya kepastian hukum dan keberpihakan melalui ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum ketenagakerjaan agar kaum buruh tidak terbawa pada jurang kemiskinan yang semakin dalam.

Ayi menanggapi untuk kesejahteraan para buruh kedepannya, buruh tidak boleh dijadikan bagian atau komponen pengeluaran namun sebaliknya buruh adalah aset atau modal suatu perusahaan.

“ini menjadi pemikiran kita bersama antara buruh, pemerintah dan pengusaha, kedepan buruh ini tidak boleh dijadikan bagian pengeluaran perusahaan tapi harus menjadi modal, karena apabila dijadikan pengeluaran pengusaha akan berhitung berapa pengeluaran yang harus ditekan agar tidak menjadi besar,”

Dikatakan lebih lanjut, ”Apabila buruh menjadi bagian dari aset atau modal suatu perusahaan, maka perusahaan dimiliki bersama dan sistem inilah yang harus kita kembangkan kedepan, artinya keuntungan menjadi milik bersama, buruh-buruh membentuk koperasi-koperasi sehingga ia memilik saham ditempatnya bekerja sehingga menjadi pemilik, dampaknya perusahaan itu akan semakin cepat berkembang, ini yang terdaji pada perusahaan-perusahaan besar di luar negeri,” kata Ayi.

Ayi mengimbau, buruh akan terus menjadi bagian yang termajinalkan apabila ia tidak memiliki kesadaran untuk membuat koperasi-koperasi dan pendidikan yang kuat sehingga mempunyai kesadaran berpolitik dan buruh ini harus mempunyai lembaga yang eksis sehingga ia bisa duduk bersama sehingga buruh mempunyai nilai tawar.

“Bukan upah yang harus kita perjuangkan sebenarnya tapi kelayakan hidup, upah ini harus mempunyai korelasi dengan nilai tukar rupiah dan daya beli, tidak bisa upah ini disamakan dari tahun ketahun karena nilai tukar semakin meningkat,” pungkas Ayi. (San)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan