BANDUNG (LJ),- Musibah banjir yang melanda beberapa wilayah provinsi Jawa Barat harus menjadi perhatian oleh semua pihak terutama oleh Pemerintah Provinsi. Kini, banjir masih terjadi, namun Pemprov Jabar dianggap belum memikirkan tindakan nyata pasca penanganan banjir.
DPRD Jabar melihat, bahwa Pemprov Jabar tidak siap menangani pasca banjir, hal ini dikarenakan kerugian dan kerusakaan akibat banjir, serta beban moral/ mental/ teroma korban banjir sampai saat ini Pemprov Jabar belum melakukan rapat koordinasi terpadu.
“Seharusnya Gubernur memanggil Dinas dan OPD terkait, untuk secepatnya melakukan rapat koordinasi penganan pasca banjir”, ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar Sukmana di ruang kerja FPAN, Senin (28/1/2014).
Dalam APBD tahun 2014 sekarang, tidak ada satu pun mata anggaran baik di Dinas maupun OPD, menganggarkan dana On Call/ Dana Siaga khusus bencana. Bahkan, di BPBD Jabar yang tupoksinya menangani bencana juga tidak ada, yang ada hanyalah anggaran untuk kegiatan rutin.
Dalam rapat kerja Komisi E dengan mitra dari Dinas dan OPD terkait, tentang evaluasi program tahun 2013 dan rencana kegiatan program 2014, ternyata mereka hanya memiliki anggaran untuk tanggap darurat bencana, tidak memiliki anggaran pasca bencana. Untuk itu, DPRD Jabar meminta Pemprov secepatnya melakukan rapat koordinasi membahas khusus pasca musibah banjir, sekaligus membahas soal anggaran.
Sukmana yang juga anggota Komiisi E ini mengungkapkan, bahwa menurut pihak BPBD Jabar, tidak dianggarkannya dana On Call/ siap pakai khusus buat bencana karena ada larangan dari Kemendagri, sehingga BPBD Jabar tidak berani menganggarkannya. (San)
