[lintasjabar tkp=] Pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 diperkirakan bisa mengakibatkan tidak tercapainya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2020.
Hal tersebut diutarakan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady saat dihubungi via aplikasi whatsapp, Selasa (14/4/2020).
“Secara keseluruhan, bisa diperkirakan. Target RPJMD Jabar 2020 tidak akan tercapai,” katanya.
Menurutnya, beberapa waktu lalu, Pemprov Jabar dan DPRD Jabar telah menyepakati akan menyisipkan anggaran senilai 18 triliun, untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19, sebagaimana instruksi mendagri No1/2020.
“Dari mana anggaran Rp18 triliun didapat, tentunya dengan pemangkasan atau pengurangan program/kegiatan di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) Jabar,” katanya.
Anggaran apa saja yang akan digeser atau dipangkas, baru bisa diketahui setelah Badan Anggaran DPRD Jabar menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).
“Rapat Banggarnya belum dijadwal. Yang pasti, rapat itu nantinya akan mensepakati anggaran mana saja yang akan digeser atau pangkas dari masing-masing OPD,” jelasnya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan ini memprediksi penggeseran atau pemangkasan anggaran di masing-masing OPD, akan berdampak pada capaian target indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja dinas (IKD).
“Seperti umpamanya, bila yang digeser atau dipangkas adalah anggaran untuk Dinas Bina Marga Penataan Ruang (BMPR). Besar kemungkinan angka kemantapan jalan, juga tak akan tercapai. Dan yang lebih fatal lagi bila yang dipangkas atau digeser itu anggaran untuk daerah irigasi (DI),” ujarnya.
Bila anggaran DI Tuntas yang dipangkas, Kondisi Jaringan (Konjar) Irigasi tidak akan naik, air ke sawah-sawah warga tak akan terdistribusi dengan baik, kemandirian pangan tidak terwujud, dan intensitas tanam juga tidak naik dan pada akhirnya dampaknya akan luas. (San)
