BANDUNG (LJ),- Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat, Selly A Gantina mengatakan, berdasarkan penilaian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), ternyata kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksaan dan penyerapan ABPD selama tahun 2013, mendapat peringkat ke tujuh.
Penilaian yang diberikan oleh UKP4 tentunya harus menjadi perhatian oleh Pemprov Jabar, pasalnya Pemprov Jabar tidak memiliki indikator dan target yang jelas dan masih ada program yang masih kurang berjalan.
Demikian dikatakan Selly A Gantina kepada wartawan usai meminpin rapat kerja dengan mitra Komisi B tentang evaluasi program-program kerja yang dilakukan pemprov Jawa Barat terhadap OPD-OPD terkait penyerapan anggaran selama tahun Anggaran 2013. Kamis (9/1/2014).
Dikatakan, APBD Pemprov Jabar alokasi dalam bentuk belanja tidak langsung masih memiliki porsi yang cukup besar dalam bentuk bantuan hibah keuangan dan bantuan sosial kepada kabupaten/kota.
Selly berpendapat, merujuk dari catatan yang diberikan UKPPP, kedepan perlu adanya perubahan struktur APBD 2014-2015 untuk mengembalikan kewenangan dan tupoksi kepada provinsi Jawa Barat dalam anggaran perubahan mengingat pelaksanaan APBD terhadap program-program pembangunan dilimpakan kepada Kabupaten/Kota sehingga indikator dan evaluasi keberhasilannya sulit di kontrol secara maksimal.
Adapaun terkait alokasi anggaran disektor perekonomian yang memiliki proporsi 10 persen dari APBD 2014 secara strutural anggaran harus betul-betul dialokasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.
Dengan telah ditetapkanya sektor perekonomian 10 persen dari APBD Jabar 2014, diharapkan seluruh program perekonomian 2014 harus jelas input dan output, sehingga anggaran sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan, baik itu didalam Rencana Pembangunanan Jangka menengah Daerah d(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). (San)
