Sudah Lima Tahun Lalu, DPRD Jabar Tidak Rapat di Hotel

  • Bagikan

BANDUNGLJ – Wakil Ketua DPRD provinsi Jawa Barat, Ir.Irfan Suryanagara mengatakan, himbauan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan efisiensi anggaran dan melarang melakukan rapat-prapat di hotel, cukup baik dan tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD Jabar.

Menurut Irfan, sejak dirinya memimpin DPRD Jabar periode 2009-2014 lalu, tidak pernah melakukan rapat-rapat di hotel, baik rapat internal Dewan maupun dengan eksekutif (Pemprov Jabar). Jadi himbauan dari pemerintah pusat terkait larangan rapat di hotel bagi DPRD Jabar sudah tidak kaget lagi, karena sejak lima tahun silam kita tidak melakukan rapat dihotel.

Hal ini dikatakan mantan Ketua DPRD Jabar periode 2009-2014, Irfan Surayanagara kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya usai menerima aksi demo dari HMI yang menolak kenaikan BBM dan menuntut agar DPRD Jabar tidak melakukan rapat di hotel kemarin.

Lebih lanjut Irfan mengatakan, pihaknya setuju adanya himbauan efisiensi anggaran dan larangan rapat di hotel, tapi sampai saat ini, pemerintahan provinsi Jawa Barat belum memiliki gedung sendiri yang cukup representatif untuk dapat menampung rapat besar yang dihadiri oleh seluruh OPD/SKPD serta undangan dari instansi terkait.

“Untuk itu, perlu adanya gedung milik pemerintah yang mampu menampung rapat besar,” terangnya.

Irfan mengakui bahwa dengan kebijakan larangan rapat di hotel tentunya sangat berpengaruh terhadap penghasilan bagi pengusaha hotel.   Jadi cukup wajar, kalau ada beberapa pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan merasa keberatan dan dirugikan atas larangan rapat di hotel.

Cukup wajar pengusaha mengeluh karena berdampak terhadap penghasilan hotel, namun itulah realita yang ada saat ini. Untuk itu, para pengusaha hotel yang tergabung dalam PHRI ( Persatuan Hotel Republik indonesia) untuk membuat program trobosan yang lain, seperti meningkatkan kerjasama dengan perusahaan swasta. (San)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan